Solusi untuk Keluar dari Perangkap Kemiskinan

Angka kemiskinan di Makassar adalah angka kemiskinan versi BPS dengan menggunakan indikator nasional. Misalnya, indikator material bangunan dan peralatan dalam rumah, pakaian masyarakat adat di Kajang, To Lotang, dan suku pedalaman lainnya, belum tentu cocok dengan indikator nasional. Dalam konteks perkotaan, umumnya rumah tangga miskin memiliki peralatan elektronik seperti televisi, VCD player, bahkan sepeda motor. Fakta-fakta ini digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan rumah tangga miskin yang berhak atau sebaliknya tidak berhak mendapatkan subsidi pemerintah seperti Raskin, Jamkesmas, dan semacamnya. Petugas sensus akan mengabaikan kenyataan bahwa peralatan eklektronik dan otomotif tersebut adalah barang pinjaman, yang menggerogoti pendapatan rumah tangga miskin.

Satu Dekade KPRM Makassar

 Sepuluh Tahun Mengatasi Kemiskinan, Kekumuhan, dan Penggusuran

orasi andi rudiyanto asapa

Dua agenda penting PBB pada setiap bulan oktober, yakni World Habitat Day atau "Hari Habitat", dan World Disaster Risk Reduction Day atau "Hari Pengurangan Resiko Bencana". UN-Habitat, badan PBB urusan pemukiman/ perumahan dan UN-ISDR, badan PBB urusan bencana, yang menggalang kampanye agenda tahunan tersebut. Keduanya menjadi momen untuk merefleksi sekaligus mengevaluasi dampak pembangunan global yang senantiasa dibayang-bayangi kemiskinan, krisis pangan, dan kerusakan sumberdaya agraria.

Arsitek Kampung Bungkutoko

M. Nawir

Istilah arsitek kampung atau pun arsitek komunitas akhir-akhir ini sering digunakan oleh sejumlah aktivis-intelektual perkotaan untuk menyebut sekelompok praktisi yang bekerja sama dengan masyarakat akar rumput dalam menata maupun membangun suatu pemukiman. Sebelumnya, kalangan perencana kota/pemukiman pernah mempopulerkan istilah barefoot architect (arsitek telanjang kaki), yakni arsitek yang melakukan pendampingan teknis kepada masyarakat yang membutuhkannya, terutama masyarakat miskin. Misalnya, pasca rekonstruksi Aceh 2004, beberapa perguruan tinggi bekerjasama dengan UN Habitat merekrut mahasiswa jurusan teknik arsitek menjadi relawan sekaligus teknisi perencana pemukiman di lokasi bencana. Selanjutnya, istilah barefoot architect - yang sebenarnya diinsiprasi dari konsep barefoot doctors atau "dokter telanjang kaki" pada masa kepemimpinan Mao Tse Tung di China - kemudian dipertegas lagi dengan istilah arsitek komunitas (community/social architect) untuk menjelaskan fungsi-fungsi sosial seorang arsitek/perencana dalam memecahkan masalah pemukiman masyarakat miskin perkotaan. Sejumlah arsitek dan pekerja sosial di Yogyakarta menamakan dirinya Jaringan Arkom (Arsitek Komunitas) pasca letusan Merapi dua tahun lalu.

Lembar Kasus Tanah Kampung Buloa (2008-2012)

https://www.youtube.com/watch?v=_BA5qIL_rUo
 Kampung Buloa terletak di kelurahan Buloa RT 08 RW 02 Kecamatan Tallo, sebuah pemukiman warga dan nelayan pesisir utara kota Makassar. Semula lahan pemukiman warga Buloa merupakan wilayah lautan yang surut akibat pengerukan di sekitar muara sungai Tallo. Endapan pasir dan lumpur membentuk daratan, yang dijadikan pemukiman oleh warga dari RT 01 dan para pendatang. Warga bermukim di lokasi ini sejak 20 lalu.

Warga merintis pemukiman ini pada tahun 1970-an dengan cara memanfaatkan sedimentasi dan menimbun lokasi pada saat air laut surut. Sebagian lagi menimbum lahan bekas empang. Pemukiman ini dihuni sekitar 1.000 jiwa (300 KK) atau 12% dari 7.158 total penduduk kelurahan Bulua. Sebanyak 50 KK di RT 08 yang berumah di atas air laut.

Pada tahun 1980-an pemukiman ini mulai padat karena jual beli lahan sudah terjadi. Umumnya bukti kepemilikan lahan berupa kwitansi jual-beli dari penggarap/pemilik. Surat Pajak Bumi Bangunan (PBB) pernah diterbitkan pemerintah setempat, tetapi dihentikan dengan alasan yang tidak jelas. Klaim hak atas tanah warga mendasarkan pada laut yang surut, dan tanah pemerintah yang melewati daluarsa.

 

Posisi Kasus

Ada 8 pihak yang mengakui kepemilikan tanah di Buloa. Pihak yang paling gigih adalah Gazali berdasarkan bukti kepemilikan sertifikat (belum diklarifikasi). Setelah Gazali meninggal dunia, klaim dilanjutkan oleh Hj. Rosmiah, istrinya. Sekitar tahun 2009 terjadi bentrok antara preman dan polisi dengan warga, dan kemudian diredakan oleh pihak Kesultanan Kerajaan Tallo yang mengklaim lokasi itu merupakan tanah adat.

Pada bulan Mei 2012, Hj. Ros kembali dengan preman dan polisi bermaksud akan menggusur warga secara paksa. Warga menolak tawaran ganti rugi Rp 2 juta per-rumah. Warga yang memprotes pematokan batas pagar mendapat surat panggilan dari Polsek Tallo. Beberapa warga dipanggil satu per-satu untuk menerima tawaran ganti rugi Rp 10 juta.

Kasus Buloa mencuat pertama kali tahun 2008, ketika pengusaha melakukan penimbunan di pesisir. Kelompok nelayan menyampaikan masalah ini kepada pemerintah setempat (lurah, camat) karena merasa terancam oleh aktivitas penimbunan. Lokasi penimbunan merupakan tempat para nelayan menambatkan perahu, mencari kerang, ikan kecil, serta jalur lalu lintas perahu. Warga pun mengadukan hal ini kepada Lurah, Camat hingga kepada anggota DPRD kota dengan harapan tuntutan mereka segera ditindaklanjuti. Mereka juga mendesak Pemprov dan DPRD Sulsel menghentikan penimbunan laut pesisir Buloa, menghentikan intimidasi dari preman, serta mengusut pelaku mafia tanah.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini PT Pelindo sedang membangun pelabuhan baru (New Port Makassar). Menurut ketua Bappeda (Makassar Kota Dunia 2022, 6/08/2010), pembangunan pelabuhan peti kemas atau Makassar New Port (MNP) di Pantai Buloa seluas 150 hektare dengan investasi sebesar Rp 1,5 triliun. Pemerintah daerah juga mengembangkan proyek Normalisasi dan Revitalisasi Sungai Tallo yang akan didanai oleh Bank Dunia (Koran Tempo, 01/12/2021.

Tahap pertama, pemerintah kota memberikan izin kepada pengusaha, yakni PT Mujur Jaya. Pengusaha di belakang penimbunan (reklamasi) tersebut adalah Jen Tang alias Soedirdjo Aliman. PT Mujur Jaya memiliki surat rekomendasi atau izin beroperasi dari Walikota Makassar.  Namun, pada saat penimbunan dilakukan, belum ada dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan isi surat rekomendasi tersebut. Hal ini yang membuat kegiatan penimbunan laut dihentikan untuk sementara, sambil menunggu kejelasan status izin kegiatan

Di sisi lain, pemukiman warga digugat oleh Hj. Rosmiah, yang mengaku berhak atas tanah Buloa seluas 27.592 m² berdasarkan sertifikat hak milik bernomor 347 yang dikeluarkan oleh BPN tahun 1995 dari sertifikat induk nomor 441 bertahun 1994. Atas dasar tersebut, pihak Hj. Rosmiah memaksa 50 KK warga Buloa menerima ganti rugi Rp 10-20 juta per-rumah. Dengan melibatkan preman bayaran, Hj. Rosmiah membangun tembok pembatas, sehingga akses jalan warga terbatas.

Intimidasi dan teror terhadap warga yang menolak ganti rugi berlanjut hingga di gedung DPRD Kota Makassar. Pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi A Bidang Pemerintahan (Tribun Timur, 21 Juni 2012), 30 warga Buloa bertahan di ruang aspirasi karena diancam oleh preman bayaran. Aksi ini berhenti setelah warga melapor dan meminta pengawalan Provost Polrestabes Kota Makassar.

Saat ini tersisa 25 KK warga Buloa yang menolak ganti rugi dan tetap bertahan di lokasi. Mereka masih merasa was-was akan terdampak rencana pembangunan megaproyek di sepanjang pesisir utara kota Makassar, dari pelabuhan Paotere hingga ke Lakkang kecamatan Tallo. Sehubungan situasi ini, Forum Warga Buloa yang didampingi oleh KPRM dan YLBHM menyampaikan tuntutan kepada pemerintah kota agar memediasi hak warga dalam hal:

(1)    Keamanan bermukim;

(2)    Kemudahan akses pembuatan sertifikat tanah;

(3)    Ketersediaan air bersih dan Jamkesmas.

(Dirangkum dari catatan Tim Advokasi Buloa, KPRM-YLBHM)

BUMR - Jejaring Ekonomi Informal

Oleh M. Nawir

Badan Usaha Milik Rakyat, disingkat BUMR merupakan konsep pengembangan ekonomi rakyat yang mempertautkan kemandirian usaha rakyat, khususnya di sektor informal dengan penguatan organisasi dan daya tawar politik (political gain). Dengan cara itu, sebuah badan usaha merupakan jejaring sosial-ekonomi nyata yang berbasis organisasi pekerja miskin perkotaan. Konsep ini dikembangkan untuk melengkapi tahapan pengorganisasian komunitas, khususnya kelas pekerja informal perkotaan. Tahapan yang dimaksud adalah kegiatan sosial yang terorganisasi yang digerakkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang sadar organisasi serta jaringan. Tahapan tersebut mengindikasikan pentingnya organisasi mengupayakan kesejahteraan (ekonomi), pelayanan sosial, dan kesetaraan politik. Ketiga hal tersebut menjadi prasyarat yang menjamin keberlangsungan entitas sub-kultur organisasi rakyat. Pada gilirannya, gerakan ekonomi ini akan memampukan rumah tangga miskin, khususnya keluarga kelas pekerja (buruh) informal maupun formal dalam mencegah dan mengatasi kerentanan sosial-ekonomi dengan pengorganisasian unit usaha dan pemenuhan hak-hak politik.

Meramaikan Hari Buruh 2012

Kaum Buruh Miskin Perkotaan Menuntut Kesetaraan dan Kesejahteraan!

(Siaran Pers Hari Buruh 2012 di Makassar)

Kami adalah bagian dari kaum buruh di dunia yang memiliki hak politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak kami tercantum dalam Konstitusi (UUD) 1945 republik ini, dan diakui oleh Konvensi PBB. Maka sepantasnya kaum buruh menuntut pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Saat ini, masih banyak buruh dan pekerja informal yang mengalami pemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya upah, kurangnya jaminan sosial, perumahan yang tidak layak, dan kian mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Lemahnya perlindungan terhadap keselamatan kerja, ancaman PHK yang semena-mena, dan kebijakan outsourcing yang harus ditanggung kaum buruh, kian melengkapi penderitaan keluarga buruh miskin di perkotaan. Sekali pun, sebagian kecil dari mereka tergabung dalam serikat-serikat, kaum buruh tetap saja rentan dari intimidasi dan eksploitasi.

Gagasan Representasi Populer Walikita

Oleh M. Nawir

Persoalan kepemimpinan politik (political leadership) masih menjadi agenda pokok konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998. Hal ini ditegaskan kembali oleh Ignas Kleden, sosiolog pendiri Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dalam suatu diskusi di redaksi Harian Tribun Timur Makassar. Menurutnya, kebutuhan akan lahirnya pemimpin politik yang representatif lebih prioritas daripada reformasi sistim politik itu sendiri. Di balik pernyataan gamblang tersebut ada kondisi budaya politik yang mengkhawatirkan, bahwa republik ini tengah mengalami krisis kepemimpinan politik, atau setidaknya partai politik sebagai pilar utama sistim demokrasi modern gagal melahirkan pemimpin yang representatif. Elit politik mendominasi bahkan memonopoli representasi di satu sisi, dan di sisi lain, demokrasi disabotase oleh pemilik modal. Struktur dan kesempatan politik yang terbuka melahirkan pemimpin tanpa keteladanan. Pada gilirannya akan menguatkan apatisme, bahkan sikap anti-demokrasi, juga negara.

Komentar Kenaikan BBM oleh Revrisond Baswir

Mengapa pemerintahan pasca reformasi selalu berencana dan menaikkan harga BBM untuk dua alasan yang berulang: (1) menyelamatkan APBN dari "kebobolan"; (2) mengarahkan subsidi ke sasaran yang tepat? Kedua alasan (baca: kehendak) ini sama-sama bermotif capital-oriented. Alasan dan outputnya adalah uang. Logika awam membacanya demikian. Harga minyak dalam negeri dinaikkan mengikuti harga pasar dunia perbarel. Selisih harga dari kenaikannya dikurangi besaran subsidi BBM, kemudian digunakan untuk menutupi kekurangan APBN. Sebagian dari selisih kenaikan BBM itu akan dikucurkan dalam bentuk uang cash (BLT/BLS) dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Padahal, sudah ada proyek puluhan trilyun rupiah yang dikenal PNPM/P2KP yang disokong Bank Dunia sejak awal pemerintahan SBY. Semua ini jelas membingungkan rakyat. Tidaklah mengherankan, protes dan aksi penolakan pada setiap rencana pemerintah menaikkan harga BBM semakin brutal. Postingan berikut ini saya petik dari website https://nafiul.wordpress.com/2012/03/04/komentar-kenaikan-bbm-oleh-revrisond-baswi/#more-737. Isinya adalah komentar Revrisond Baswir pengajar ekonomi pembangunan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mas Sony, begitu panggilan akrab beliau di berbagai forum NGO, merupakan salah satu ekonom anti-neolib, yang aktif mendukung gerakan anti-utang (KAU dan INFID). Pandangannya tentang kenaikan harga BBM sangat kritis, tetapi selalu ada alternatif yang ditawarkan. Bersama ekonomi anti-neolib lainnya seperti Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, analisis tentang harga pasaran BBM dan alasan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM untuk menutupi kekurangan APBN alasan bodoh. Baik pemerintah maupun anggota dewan dinilai bersekongkol memainkan harga BBM untuk kepentingan dalam negeri (money politics) dan kepentingan asing (capital corporates). Sebagai pelengkap pandangan mas Sony, silahkan menelusuri pandangan Kwik Kian Gie; Kontroversi Kenaikan BBM dalam http://kwikkiangie.com/v1/2012/03/kontroversi-kenaikan-harga-bbm/ yang dilengkapi dengan hitungan untung rugi menaikkan harga BBM. Pandangan mas Sony dan pak Kwik cukup akurat sebagai referensi argumentasi menolak kenaikan BBM, bahkan seharusnya menjadi konsep dasar kebijakan subsidi BBM. Sayang, determinasi political-interest telah mengabaikan pandangan kritis mereka.

WALI KITA

Jika kelak kita jadi walikota, seperti apakah kota dan pemerintahan yang kita inginkan terjadi? Ini pertanyaan terbuka dari Wardah Hafidz, mantan kordinator UPC, intelektual sekaligus aktivis HAM, yang akrab di sapa “mba wardah” oleh rakyat miskin kota. Di sekretariat KPRM Makassar baru-baru ini, dia mengajukan pertanyaan di atas kepada pengurus KPRM, yang sedang menyiapkan agenda gerakan politik alternatif 2013-2018.

• pemimpin pemerintahan yang berpihak rakyat
• anggaran yang berpihak rakyat
• pengadaan rumah bagi rakyat miskin
• legalisasi tanah garapan rakyat
• mewujudkan jaminan asuransi sosial
• melindungi produk lokal dan pasar tradisional
• tidak tambah lagi mall dan kendaraan mewah

Sederet jawaban di atas mencerminkan harapan ideal siapa pun pada walikota kota dan pemerintahannya kelak. Harapan yang sebenarnya sudah tahunan diucap berulang-ulang dalam seminar, workshop, pelatihan, talk-show, dengar pendapat, orasi unjuk rasa, dan obrolan di warkop.

Harapan mereka terasa ideal hanya karena sistim politik dewasa ini yang abai pada amanah konstitusi, yakni negara dengan pemerintahannya bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan rakyat secara murni dan konsekuen.

Menaruh harapan pada pundak walikota dan politisi parpol sekarang ini, rasanya sudah terlalu sering, bahkan sudah tidak nyaman untuk diajukan lagi. Jadi lebih baik dijadikan agenda perjuangan Wali Kita saja. Wali Kita adalah pemimpin masa depan, yang berasal dari kita, yang didukung dan dipilih oleh siapa saja yang menginginkan kota dan pemerintahannya bekerja atas perintah konstitusi, yang artinya amanah penderitaan rakyat (http://institutrmk11.wordpress.com/)

The Representative Leaders

If later we become a mayor, what kind of the city and the governance as we want to happen? This open question is from Wardah Hafidz, former coordinator of the UPC, and human rights activists, who greeted the familiar "mba Wardah" by the urban poor. In Makassar recently, he posed the question on the board KPRM, which is preparing the agenda of an alternative political movement 2013-2018.

• popular city government leaders
• city budget pro-poor
• provision of houses for the poor
• legalization of the land for people
• realize the social insurance
• protect local and traditional markets
• no more malls and luxury vehicles

A series of answers above reflects the ideal expectation of everybody to the city mayor and his administration in the future. Annual real expectation is uttered repeatedly in seminars, workshops, training, talk shows, public hearings, protest speeches, and conversations in coffeeshop.

Their expectation was ideal because the political system today is indifferent to the constitutional mandate, the state with a government responsibility to protect, shelter, and welfare of the people are genuine and consistent.

Mayor hopes on the shoulders of political parties and politicians today, it seems all too often, even uncomfortable to ask again. So better serve the agenda of Mayor we just struggle.

Our representative leaders for the future, called "wali kita", who comes from us, who supported and elected by anyone who wants the city and his administration to work on the orders of the constitution, which means the trust of the people suffering.

Kode Etik Wali Kota Dunia

Yayasan Wali Kota Dunia (The City Mayor Foundation) didirikan pada tahun 2003 untuk mempromosikan, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah yang baik. Lebih jauh, Walikota Dunia telah melembagakan Kode Etik bagi para pemimpin kota yang ingin melakukan tugas mereka secara terhormat. Pada gilirannya, Yayasan Wali Kota ini bertujuan untuk menetapkan Piagam Walikota (Mayor Chartered) sebagai pengakuan dari para pemimpin kota yang berintegritas tinggi dan berkompetensi dalam layanan publik, serta mematuhi Kode Etik.

Kemiskinan, Kekerasan Negara dan Perlawanan Rakyat

Catatan Akhir Tahun UPC

Tahun 2011 ditutup dengan serangkaian peristiwa kekerasan yang memilukan. Ironisnya kekerasan tersebut dilakukan Negara terhadap rakyatnya sendiri. Kasus kekerasan di Mesuji dan Bima merupakan puncak gunung es dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga negara. Negara yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi centeng pengusaha yang menhilangkan nyawa warga atas nama penegakkan hukum. Saluran- saluran formal yang tersedia macet dan tidak memberi harapan. Kasus bakar diri yang dilakukan seorang mahasiswa Bung Karno menunujukkan indikasi frustasinya rakyat terhadap prilaku penguasa dan macetnya saluran formal.