Persoalan
kepemimpinan politik (political leadership) masih menjadi
agenda pokok konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998. Hal ini
ditegaskan kembali oleh Ignas Kleden, sosiolog pendiri Komunitas
Indonesia untuk Demokrasi (KID) dalam suatu diskusi di redaksi Harian
Tribun Timur Makassar. Menurutnya, kebutuhan akan lahirnya pemimpin
politik yang representatif lebih prioritas daripada reformasi sistim
politik itu sendiri. Di balik pernyataan gamblang tersebut ada kondisi budaya politik
yang mengkhawatirkan, bahwa republik ini tengah mengalami krisis
kepemimpinan politik, atau setidaknya partai politik sebagai pilar
utama sistim demokrasi modern gagal melahirkan pemimpin yang
representatif. Elit politik mendominasi bahkan memonopoli
representasi di satu sisi, dan di sisi lain, demokrasi disabotase
oleh pemilik modal. Struktur dan kesempatan politik yang terbuka
melahirkan pemimpin tanpa keteladanan. Pada gilirannya akan
menguatkan apatisme, bahkan sikap anti-demokrasi, juga negara.
