29 Feb 2012

WALI KITA

Jika kelak kita jadi walikota, seperti apakah kota dan pemerintahan yang kita inginkan terjadi? Ini pertanyaan terbuka dari Wardah Hafidz, mantan kordinator UPC, intelektual sekaligus aktivis HAM, yang akrab di sapa “mba wardah” oleh rakyat miskin kota. Di sekretariat KPRM Makassar baru-baru ini, dia mengajukan pertanyaan di atas kepada pengurus KPRM, yang sedang menyiapkan agenda gerakan politik alternatif 2013-2018.
  • pemimpin pemerintahan yang berpihak rakyat
  • anggaran yang berpihak rakyat
  • pengadaan rumah bagi rakyat miskin
  • legalisasi tanah garapan rakyat
  • mewujudkan jaminan asuransi sosial
  • melindungi produk lokal dan pasar tradisional
  • tidak tambah lagi mall dan kendaraan mewah
Sederet jawaban di atas mencerminkan harapan ideal siapa pun pada walikota kota dan pemerintahannya kelak. Harapan yang sebenarnya sudah tahunan diucap berulang-ulang dalam seminar, workshop, pelatihan, talk-show, dengar pendapat, orasi unjuk rasa, dan obrolan di warkop.
Harapan mereka terasa ideal hanya karena sistim politik dewasa ini yang abai pada amanah konstitusi, yakni negara dengan pemerintahannya bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan rakyat secara murni dan konsekuen.
Menaruh harapan pada pundak walikota dan politisi parpol sekarang ini, rasanya sudah terlalu sering, bahkan sudah tidak nyaman untuk diajukan lagi. Jadi lebih baik dijadikan agenda perjuangan Wali Kita saja. Wali Kita adalah pemimpin masa depan, yang berasal dari kita, yang didukung dan dipilih oleh siapa saja yang menginginkan kota dan pemerintahannya bekerja atas perintah konstitusi, yang artinya amanah penderitaan rakyat (http://institutrmk11.wordpress.com/)

26 Feb 2012

The Representative Leaders


If later we become a mayor, what kind of the city and the governance as we want to happen? This open question is from Wardah Hafidz, former coordinator of the UPC, and human rights activists, who greeted the familiar "mba Wardah" by the urban poor. In Makassar recently, he posed the question on the board KPRM, which is preparing the agenda of an alternative political movement 2013-2018.
  • popular city government leaders
  • city budget pro-poor
  • provision of houses for the poor
  • legalization of the land for people
  • realize the social insurance
  • protect local and traditional markets
  • no more malls and luxury vehicles
A series of answers above reflects the ideal expectation of everybody to the city mayor and his administration in the future. Annual real expectation is uttered repeatedly in seminars, workshops, training, talk shows, public hearings, protest speeches, and conversations in coffeeshop.
Their expectation was ideal because the political system today is indifferent to the constitutional mandate, the state with a government responsibility to protect, shelter, and welfare of the people are genuine and consistent.
Mayor hopes on the shoulders of political parties and politicians today, it seems all too often, even uncomfortable to ask again. So better serve the agenda of Mayor we just struggle.
Our representative leaders for the future, called "wali kita", who comes from us, who supported and elected by anyone who wants the city and his administration to work on the orders of the constitution, which means the trust of the people suffering.

13 Feb 2012

Kode Etik Wali Kota Dunia

Yayasan Wali Kota Dunia (The City Mayor Foundation) didirikan pada tahun 2003 untuk mempromosikan, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah yang baik. Lebih jauh, Walikota Dunia telah melembagakan Kode Etik bagi para pemimpin kota yang ingin melakukan tugas mereka secara terhormat. Pada gilirannya, Yayasan Wali Kota ini bertujuan untuk menetapkan Piagam Walikota (Mayor Chartered) sebagai pengakuan dari para pemimpin kota yang berintegritas tinggi dan berkompetensi dalam layanan publik, serta mematuhi Kode Etik.