RAKYAT MISKIN SEMAKIN MELARAT KARENA PEJABAT ASYIK MAKAN UANG RAKYAT!
Pemerintahan MEGA-HAMZAH yang didukung kaum oportunis
yang ada di parlemen telah menghadiahkan rakyat miskin dengan kenaikan tarif
BBM, Listrik, Telepon, dan sebelumnya sudah terjadi kenaikan harga LPG.
Kenaikan produk-produk perusahaan milik negara ini (BUMN) sudah pasti diikuti
dengan kenaikan kebutuhan pokok dan produk jasa lainnya seperti transportasi,
pendidikan, dan kesehatan. Untuk kesekian kalinya, pemerintahan di era
reformasi ini melukai rasa keadilan rakyat miskin di seluruh nusantara.
Program penghapusan subsidi ini tertuang dalam Propenas
(Program Pembangunan Nasional), yang tidak lain adalah hasil campur tangan IMF
melalui Program Penyesuaian Struktural (SAP) sejak pemerintah Orde Baru
(Soeharto dan konco-konconya). Celakanya, program ini dilanjutkan oleh
pemerintahan pasca reformasi.
Kenaikan harga BBM, listrik, dan telepon merupakan bagian
dari usaha pemerintah mengurangi subsidi sampai menjadi 0% -- sesuai petunjuk
IMF! Pasca reformasi, pemerintah telah mengurangi subdisi BBM, listrik,
pendidikan, kesehatan, dan pupuk dengan alasan negara krisis keuangan.
Pemerintah menganggap subsidi yang sangat dibutuhkan rakyat miskin selama ini
memberatkan keuangan negara (APBN). Padahal, tingkat kebocoran anggaran di
dalam APBN selama ini mencapai 30%, tidak seberapa dibanding subsidi yang
dibutuhkan rakyat miskin.
Sejak tahun lalu, kebijakan subsidi digantikan dengan
sistem kompensasi seperti kompensasi dana BBM di sektor pendidikan, kesehatan,
usaha kecil, nelayan, dan transportasi. Dana kompensasi BBM tahun lalu sebesar
Rp 2 trilyun, tahun ini Rp 3,1 trilyun. Kelihatannya besar. Masalahnya,
pemerintah tidak memiliki Desain Besar (Grand
Design) dalam pengelolaan dana kompensasi BBM. Selain tidak direncanakan
secara partisipatif, penyalurannya pun tidak transparan, dan sampai saat ini
tidak jelas pertanggungjawabannya. Artinya, dana kompensasi BBM ini sarat
dengan penyelewengan (korupsi dan kolusi). Akhirnya, dana kompensasi BBM hanya
mensubsidi dan menguntungkan aparat pemerintah sendiri.
Sesungguhnya, ada yang tidak beres dalam sistem/kebijakan
ekonomi-politik negara ini. Pemerintah dan legislatif lebih mengutamakan
kepentingan diri dan golongannya daripada meringankan beban mayoritas rakyat
miskin. Buktinya, pemerintah lebih mendukung pembebasan para koruptor dan
konglomerat yang sekian tahun menggerogoti keuangan negara daripada memberikan
subsidi bagi rakyat miskin. Padahal, menyeret ke penjara dan menyita aset dan
uang negara dari tangan koruptor dan konglomerat pengutang adalah agenda utama
reformasi yang harus dituntaskan. Bukannya, malah membebani rakyat miskin
dengan menaikkan harga BBM, listrik, telepon, pajak dan retribusi. Akibatnya,
rakyat miskin semakin melarat karena pendapatan mereka tidak bertambah
sementara harga kebutuhan pokok semakin mahal, begitu juga biaya pendidikan,
kesehatan, dan transportasi semakin tinggi.
Elit politik dan ekonomi memang sudah bebal dan buta pada
kenyataan yang menghimpit rakyat miskin. Elit politik dan ekonomi tidak pernah
merasakan langsung penderitaan seorang pedagang sayur, tukang becak, atau buruh
yang mengais rejeki Rp 15.000 perhari; ibu-ibu rumah tangga yang kehabisan cara
menghemat pengeluaran dapur karena pendapatan suaminya tidak bertambah; nelayan
miskin yang tidak bisa melaut karena harga solar yang tidak terjangkau.
Sementara buruh menjerit karena terancam PHK dan tidak ada jaminan kenaikan
upah. Pemerintahan Mega-Hamzah tidak peduli bahwa sebagian petani di pedesaan
saat ini memasuki musim tanam yang membutuhkan ongkos tanam. Akibatnya, rakyat
miskin semakin melarat karena pendapatan mereka tidak bertambah sementara harga
kebutuhan pokok semakin mahal, begitu juga biaya pendidikan, kesehatan, dan
transportasi.
Olehnya itu, kami -- masyarakat miskin kota yang langsung merasakan akibat kenaikan BBM, listrik, telepon -- yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, pedagang kecil, daeng becak, pemulung, korban penggusuran, buruh, nelayan, dan masyarakat pinggiran kota lainnya menyatakan:
Menolak kenaikan tarif BBM, listrik dan telepon sekarang
juga.
Menyerukan kepada segenap elemen rakyat miskin di
Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas menentang kenaikan BBM, listrik dan
telepon.
Saatnya, rakyat miskin satu-suara!
TURUNKAN HARGA-HARGA!
BATALKAN KENAIKAN BBM, LISTRIK DAN TELEPON!
ADILI PARA KORUPTOR!
SITA KEKAYAAN HASIL KORUPSI!
STOP CAMPUR TANGAN IMF DAN KONCO-KONCONYA!
Makassar, 07 Januari 2003
Komite Pembebasan Rakyat Miskin (KPRM) Sulsel
