Seruan Aksi Solidaritas Rakyat Miskin

RAKYAT MISKIN SEMAKIN MELARAT KARENA PEJABAT ASYIK MAKAN UANG RAKYAT!

Pemerintahan MEGA-HAMZAH yang didukung kaum oportunis yang ada di parlemen telah menghadiahkan rakyat miskin dengan kenaikan tarif BBM, Listrik, Telepon, dan sebelumnya sudah terjadi kenaikan harga LPG. Kenaikan produk-produk perusahaan milik negara ini (BUMN) sudah pasti diikuti dengan kenaikan kebutuhan pokok dan produk jasa lainnya seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk kesekian kalinya, pemerintahan di era reformasi ini melukai rasa keadilan rakyat miskin di seluruh nusantara.

Program penghapusan subsidi ini tertuang dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional), yang tidak lain adalah hasil campur tangan IMF melalui Program Penyesuaian Struktural (SAP) sejak pemerintah Orde Baru (Soeharto dan konco-konconya). Celakanya, program ini dilanjutkan oleh pemerintahan pasca reformasi.

Kenaikan harga BBM, listrik, dan telepon merupakan bagian dari usaha pemerintah mengurangi subsidi sampai menjadi 0% -- sesuai petunjuk IMF! Pasca reformasi, pemerintah telah mengurangi subdisi BBM, listrik, pendidikan, kesehatan, dan pupuk dengan alasan negara krisis keuangan. Pemerintah menganggap subsidi yang sangat dibutuhkan rakyat miskin selama ini memberatkan keuangan negara (APBN). Padahal, tingkat kebocoran anggaran di dalam APBN selama ini mencapai 30%, tidak seberapa dibanding subsidi yang dibutuhkan rakyat miskin.

Sejak tahun lalu, kebijakan subsidi digantikan dengan sistem kompensasi seperti kompensasi dana BBM di sektor pendidikan, kesehatan, usaha kecil, nelayan, dan transportasi. Dana kompensasi BBM tahun lalu sebesar Rp 2 trilyun, tahun ini Rp 3,1 trilyun. Kelihatannya besar. Masalahnya, pemerintah tidak memiliki Desain Besar (Grand Design) dalam pengelolaan dana kompensasi BBM. Selain tidak direncanakan secara partisipatif, penyalurannya pun tidak transparan, dan sampai saat ini tidak jelas pertanggungjawabannya. Artinya, dana kompensasi BBM ini sarat dengan penyelewengan (korupsi dan kolusi). Akhirnya, dana kompensasi BBM hanya mensubsidi dan menguntungkan aparat pemerintah sendiri.

Sesungguhnya, ada yang tidak beres dalam sistem/kebijakan ekonomi-politik negara ini. Pemerintah dan legislatif lebih mengutamakan kepentingan diri dan golongannya daripada meringankan beban mayoritas rakyat miskin. Buktinya, pemerintah lebih mendukung pembebasan para koruptor dan konglomerat yang sekian tahun menggerogoti keuangan negara daripada memberikan subsidi bagi rakyat miskin. Padahal, menyeret ke penjara dan menyita aset dan uang negara dari tangan koruptor dan konglomerat pengutang adalah agenda utama reformasi yang harus dituntaskan. Bukannya, malah membebani rakyat miskin dengan menaikkan harga BBM, listrik, telepon, pajak dan retribusi. Akibatnya, rakyat miskin semakin melarat karena pendapatan mereka tidak bertambah sementara harga kebutuhan pokok semakin mahal, begitu juga biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi semakin tinggi.

Elit politik dan ekonomi memang sudah bebal dan buta pada kenyataan yang menghimpit rakyat miskin. Elit politik dan ekonomi tidak pernah merasakan langsung penderitaan seorang pedagang sayur, tukang becak, atau buruh yang mengais rejeki Rp 15.000 perhari; ibu-ibu rumah tangga yang kehabisan cara menghemat pengeluaran dapur karena pendapatan suaminya tidak bertambah; nelayan miskin yang tidak bisa melaut karena harga solar yang tidak terjangkau. Sementara buruh menjerit karena terancam PHK dan tidak ada jaminan kenaikan upah. Pemerintahan Mega-Hamzah tidak peduli bahwa sebagian petani di pedesaan saat ini memasuki musim tanam yang membutuhkan ongkos tanam. Akibatnya, rakyat miskin semakin melarat karena pendapatan mereka tidak bertambah sementara harga kebutuhan pokok semakin mahal, begitu juga biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Olehnya itu, kami -- masyarakat miskin kota yang langsung merasakan akibat kenaikan BBM, listrik, telepon -- yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, pedagang kecil, daeng becak, pemulung, korban penggusuran, buruh, nelayan, dan masyarakat pinggiran kota lainnya menyatakan:

Menolak kenaikan tarif BBM, listrik dan telepon sekarang juga.

Menyerukan kepada segenap elemen rakyat miskin di Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas menentang kenaikan BBM, listrik dan telepon.

Saatnya, rakyat miskin satu-suara!

TURUNKAN HARGA-HARGA!

BATALKAN KENAIKAN BBM, LISTRIK DAN TELEPON!

ADILI PARA KORUPTOR!

SITA KEKAYAAN HASIL KORUPSI!

STOP CAMPUR TANGAN IMF DAN KONCO-KONCONYA!

Makassar, 07 Januari 2003

Komite Pembebasan Rakyat Miskin (KPRM) Sulsel