WALI KITA

Jika kelak kita jadi walikota, seperti apakah kota dan pemerintahan yang kita inginkan terjadi? Ini pertanyaan terbuka dari Wardah Hafidz, mantan kordinator UPC, intelektual sekaligus aktivis HAM, yang akrab di sapa “mba wardah” oleh rakyat miskin kota. Di sekretariat KPRM Makassar baru-baru ini, dia mengajukan pertanyaan di atas kepada pengurus KPRM, yang sedang menyiapkan agenda gerakan politik alternatif 2013-2018.

• pemimpin pemerintahan yang berpihak rakyat
• anggaran yang berpihak rakyat
• pengadaan rumah bagi rakyat miskin
• legalisasi tanah garapan rakyat
• mewujudkan jaminan asuransi sosial
• melindungi produk lokal dan pasar tradisional
• tidak tambah lagi mall dan kendaraan mewah

Sederet jawaban di atas mencerminkan harapan ideal siapa pun pada walikota kota dan pemerintahannya kelak. Harapan yang sebenarnya sudah tahunan diucap berulang-ulang dalam seminar, workshop, pelatihan, talk-show, dengar pendapat, orasi unjuk rasa, dan obrolan di warkop.

Harapan mereka terasa ideal hanya karena sistim politik dewasa ini yang abai pada amanah konstitusi, yakni negara dengan pemerintahannya bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan rakyat secara murni dan konsekuen.

Menaruh harapan pada pundak walikota dan politisi parpol sekarang ini, rasanya sudah terlalu sering, bahkan sudah tidak nyaman untuk diajukan lagi. Jadi lebih baik dijadikan agenda perjuangan Wali Kita saja. Wali Kita adalah pemimpin masa depan, yang berasal dari kita, yang didukung dan dipilih oleh siapa saja yang menginginkan kota dan pemerintahannya bekerja atas perintah konstitusi, yang artinya amanah penderitaan rakyat (http://institutrmk11.wordpress.com/)