Arsitek Kampung Bungkutoko

M. Nawir

Istilah arsitek kampung atau pun arsitek komunitas akhir-akhir ini sering digunakan oleh sejumlah aktivis-intelektual perkotaan untuk menyebut sekelompok praktisi yang bekerja sama dengan masyarakat akar rumput dalam menata maupun membangun suatu pemukiman. Sebelumnya, kalangan perencana kota/pemukiman pernah mempopulerkan istilah barefoot architect (arsitek telanjang kaki), yakni arsitek yang melakukan pendampingan teknis kepada masyarakat yang membutuhkannya, terutama masyarakat miskin. Misalnya, pasca rekonstruksi Aceh 2004, beberapa perguruan tinggi bekerjasama dengan UN Habitat merekrut mahasiswa jurusan teknik arsitek menjadi relawan sekaligus teknisi perencana pemukiman di lokasi bencana. Selanjutnya, istilah barefoot architect - yang sebenarnya diinsiprasi dari konsep barefoot doctors atau "dokter telanjang kaki" pada masa kepemimpinan Mao Tse Tung di China - kemudian dipertegas lagi dengan istilah arsitek komunitas (community/social architect) untuk menjelaskan fungsi-fungsi sosial seorang arsitek/perencana dalam memecahkan masalah pemukiman masyarakat miskin perkotaan. Sejumlah arsitek dan pekerja sosial di Yogyakarta menamakan dirinya Jaringan Arkom (Arsitek Komunitas) pasca letusan Merapi dua tahun lalu.

Solusi Alternatif Penataan Pemukiman RMK

Tim Advokasi KPRM –

Komite Perjuangan Rakyat Miskin Makassar

Pengantar
Konsep penataan atau perbaikan kualitas pemukiman kumuh (Slum Upgrading) adalah salah satu strategi penanggulangan kemiskinan masyarakat di perkotaan (RMK), yang mulai populer diperkenalkan di negara-negara berkembang pada sekitar tahun 1990-an. Pada masa itu, kota-kota di Asia, Afrika dan Amerika Latin menghadapi persoalan pelik dari urbanisasi, dan penggusuran meningkat tajam, yang membuat masalah kemiskinan menjadi kompleks. Pendekatan pemberdayaan ekonomi dinilai tidak cukup memecahkan akar persoalan kemiskinan. Bahkan, cenderung menjadi perangkap bagi orang miskin maupun pengelola program pengentasan kemiskinan. Pada akhirnya, pendekatan holistik dan terpadu menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Pendekatan ini kemudian dijadikan paradigma baru pengembangan kota yang berkeadilan sosial (sustainable of the city). PBB melalui UN Habitat juga merekomendasikan konsep ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa tata ruang dan pemukiman kota.