17 Jul 2017

KAMPUNG KOTA LASUSUA

M. Nawir
Sulisa Matra Bangsa
Lasusua Kolaka Utara Sulawesi Tenggara adalah Kampung-Kota para pendatang pencari kerja atau perantau yang mayoriras menyebut dirinya "Orang Selatan (Sulawesi)". Kesuburan tanah Kolaka menjadi daya tarik utama ‘orang selatan’ bermigrasi melalui jalur darat Malili kabupaten Luwu Timur atau melintasi Teluk Bone dari pelabuhan Siwa kabupaten Wajo. Mereka kemudian berkebun, bertani, berumah-tangga, membaur, dan berkembang biak hingga akhirnya menjadi penguasa wilayah.
Sekira 70% penduduk Kolaka Utara yang bermukim di pedesaan adalah etnis keturunan Luwu-Bugis-Makassar-Toraja yang telah kawin-mawin dengan penduduk asli Tolaki dan Mekongga. Mayoritas Luwu-Bugis lah yang kemudian membangun pusat kota dan pemerintahan Kolaka, terutama Lasusua saat ini. Kolaka pun menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu penghasil utama kakao dan cengkeh, di Indonesia.
Ada banyak pertimbangan dan alasan yang melatarbelakangi peristiwa migrasi ‘orang selatan’ ke Sulawesi Tenggara. Satu di antaranya dikaji oleh Elok Muhyoutami dkk, yakni studi tentang jaringan migran etnis Bugis petani kakao (coklat) asal kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan di Konawe (lih. Mengurai Jaringan Migrasi: Kajian Komunitas Petani Migran Bugis di Sulawesi Tenggara dalam Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No. 1 Tahun 2014 (ISSN 1907-2902).
Dalam studi kasus Elok dkk menyebut alasan atau pun tujuan utama migrasi ‘orang desa ke desa’ adalah membuka lahan perkebunan: Jaringan informasi mengenai ketersediaan lahan, harga lahan, dan peluang-peluang lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga menjadi faktor yang cukup menentukan keputusan migrasi (hal. 14), Alasan yang sama terjadi di Kolaka, terutama masa akhir pemerintahan Soekarno dan awal pembangunan Orde Baru tahun 70-an hingga kini.  
Pada masa krisis politik sekira 1955-1960, migrasi orang bugis ke Kolaka, khususnya di Lasusua dipicu oleh ketegangan politik internal. Para sejarawan bahkan menyebut migrasi orang Bugis-Makassar merupakan produk Perang Makassar (Perjanjian Bungayya, 1667). Migrasi atau eksodus ini berlangsung hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan peristiwa G-30S PKI (1965). Eksodus orang Bugis di Kolaka dirintis oleh para ‘pelarian’ pendukung DI/TII. Beberapa tulisan tentang Kolaka dewasa ini selalu menyisipkan pengaruh tokoh gerakan separatis Kahar Muzakkar terhadap jaringan sosial orang selatan di Kolaka (https://hamzah73.wordpress.com/2010/05/12/lasusua-kahar-muzakkar-dan-gaya-singapura/
Displaced Person: Pelarian
Beberapa narasumber keturunan Bugis-Luwu yang berusia 50/60-an tahun mengaku bahwa alasan utama orang tua mereka merantau ke Lasusua bukan dipicu oleh krisis lahan pekerjaan. Mereka mengaitkan riwayat perantauannya dengan ‘gerombolan’ Kahar Muzakar, pimpinan DT/TII yang bersembunyi di hutan-hutan Sulawesi Tenggra ketika Tentara Republik melakukan aksi militer penumpasan. Sebagian dari mereka, khususnya orang Luwu mengklaim dirinya sebagai jaringan keluarga atau mantan pengikut Kahar Muzakkar. Bahkan pengakuan mereka terkesan tidak ada hubungannya dengan jaringan organisasi gerakan DI/TII. Sebagian besar dari mereka inilah yang kemudian mendorong kemunculan arus migrasi besar-besaran orang Selatan ke Tenggara. Mereka pula yang membentuk jaringan dan struktur sosial kaum migran di Kolaka hingga menguasai ranah ekonomi-politik.
Pada masa pemerintahan Orde Baru – yang dikenal dengan masa stabilitas pembangunan – pun terjadi perantauan (eksodus) berlatarbelakang politik. Banyak contoh kasus, misalnya orang Bugis di kabupaten Wajo meninggalkan atau pun terusir dari kampungnya lantaran berbeda haluan politik dengan kepala Desa. Kejadian ini dialami oleh orang-orang desa yang terang-terangan mendukung dan memilih PPP, PDI, yang tidak mendukung dan memilih partai mayoritas (Golkar).
Bagi penulis, kajian tentang ‘displaced person’ lebih tepat untuk menjelaskan dan memahami riwayat maupun alasan perantauan orang bugis ke Kolaka. Konsep displaced person atau population displacement dikembangkan oleh badan-badan PBB seperti UNHCR, WHO, UNISDR untuk  menggambarkan peristiwa migrasi yang dipicu oleh konflik politik dewasa ini seperti yang terjadi di Palestina, Suriah, Irak, juga di Pilipina dan Myanmar yang menimbulkan barisan panjang pengungsian, pelarian dan perantauan.
Badan PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah pertumbuhan jumlah pengungsi internal (IDPs – Internal Discplaced Person) di seluruh dunia. Meskipun tidak ada definisi yang baku tentang ‘pengungsi internal’, UNHCR merumuskannya sebagai orang-orang yang melarikan diri karena dipaksa/terpaksa, pergi meninggalkan rumah dan kampung halamannya diakibatkan konflik bersenjata, kerusuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia, serta bencana alam maupun kelaparan.
Masyarakat Kolaka, khususnya di Lasusua adalah kaum migran yang telah menjadikan tanah tempat tinggalnya hari ini sebagai kampung halaman sendiri. Integrasi sosial yang berlangsung sekian lama melahirkan generasi muda yang – tidak hanya mewarisi kesuksesan orang tua mereka mengelola sumberdaya alam -  tetapi juga mewarisi identitas sosial-budaya baru sebagai masyarakat lokal Kolaka. Tingkat kesejahteraan keluarga mereka yang relatif lebih baik daripada penduduk asli memungkinkan kaum muda kelahiran 1990-2000an ini dapat mengkses pendidikan tinggi dalam dan luar negeri.
Jaringan sosial yang kuat di antara rumpun keluarga (etnis) kaum muda di Kolaka, khususnya Lasusua, memungkinkan mereka mengisi struktur pemerintahan dari desa hingga kabupaten.  Sebagai contoh, rata-rata usia sraf pada kantor Kecamatan Lasusua di antara 25-35 tahun.  Jabatan kepala seksi dan bidang di kantor Dinas Pembangunan Masyarakat Desa didominasi kaum muda usia 30 – 40 tahun. Demikian halnya kepala desa dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) mulai digerakkan oleh kaum muda berusia 20 – 30 tahun.
Kaum Urban: Desa Membangun Kota
Masyarakar Kolaka Utara hari ini adalah kaum urban. Mereka telah bergeser dari semata-mata petani di pedesaan menjadi kaum urban atau ‘orang kota’. Pola jaringan sosial kaum migran sebagaimana yang dikemukakan para ahli dalam studi Elok dkk masih aktual, tetapi kepentingannya sudah berubah. Bukan lagi membuka lahan untuk berkebun. Dengan keberhasilan mereka dari sektor perkebunan, masyarakat Kolaka Utara sedang membangun sebuah kota masa depan. Hal ini tampak jelas pada penataan ruang kabupaten Kolaka Utara yang mengikuti trend kota pantai (water front city).
Berdasrkan RTRW Kolaka Utara, di kawasan pesisir Lasusua telah dibangun semacam land-mark kota (RTH)  yang dikenal dengan Simpang Delapan (Suawindu). Kawasan ini menghubungkan pusat pemerintahan, perkantoran, perhotelan, perdagangan (pasar sentral), wisata (Pasir Putih), dan sebuah Mesjid Raya persis di bibir pantai Lasusua.
Kota Lasusua – dengan tingkat kepadatan penduduknya hanya sekitar 30 jiwa/km – terlalu jauh dibandingkan dengan kota Makassar, apalagi Jakarta atau pun Singapura yang warganya serba antri di jalan raya maupun di pusat-pusat pertokoan. Kota kecil ini masih terlalu besar bagi penduduknya yang 70% dari sekitar 161.000 jiwa (2016) bekerja di sektor perkebunan dan pertanian. Pada hari-hari kerja terasa sepi dari keriuhan. Jalan-jalan raya yang cukup luas tanpa kemacetan, terasa nyaman melintasinya  Bahkan pada hari Jum’atan pun, sebagian besar warga shalat berjamaah di mesjid-mesjid kampung daripada ke Mesjid Raya. Demikian halnya dengan tingkat kunjungan masyarakat ke kawasan wisata maupun pusat hiburan, masih bergantung pada momen tertentu seperti liburan dan hari raya.
Dalam hal ini, penulis mengapresiasi Lasusua saat ini dalam proses menjadi kota moderen. Adanya Land-mark Suawindu dan revitalisasi kawasan pesisir merupakan prasyarat infrastruktur untuk sebuah kota yang maju di masa datang.  
Kawasan Wisata
Seminggu di Lasusua, saya dan tim Balatmas Makassar singgah di "Danau Biru" dan "Tamborasi". Melintasi tikungan jalan yang pendek-pendek di antara tebing yang rawan longsor. Sepanjang jalan, Teluk Bone bagai laut tak bertepi. Cengkeh, kakao, merica pun seakan berkelebat di kiri-kanan jalan.
Kolaka utara memiliki dua lokasi wisata alam perairan yang unik; Danau Biru di desa Wasolihu kecamatan Wawo dan “Sungai Tamborasi” di desa Tamborasi kecamatan Wolo. Keduanya dapat diakses dari jalan poros Kolaka – Kolaka Utara sekitar 500 meter dari badan jalan. Keduanya berada di pesisir Teluk Bone..
Kawasan perairan Danau Biru maupun Tamborasi merupakan pertemuan air tawar (mata air) dengan air laut melalui celah tebing (gua) yang sempit. Permukaan air berwarna biru kehijauan laiknya air laut di kawasan terumbu karang. Rasa air yang payau lagi dingin dengan kedalaman hingga 7 meter membuat kawasan ini menjadi nyaman untuk diselami, atau pun sekedar piknik.
Danau Biru hanyalah sumber mata air yang dikelilingi dinding batu dan membentuk kawasan danau seluas 500 meter persegi seperti halnya mata air pegunungan kars. Bedanya, mata air danau ini menyatu dengan air laut yang masuk melalui celah gua batu, Sehingga elevasi air danau mengikuti pasang surut air laut. Demikian halnya dengan mata air sungai Tamborasi. Sungai ini diklaim sebagai salah satu sungai terpendek di dunia, yakni sekira 20 meter. Melalui celah gua batu, mata air sungai ini mengalir dan bertemu dengan air laut. Selain dapat menikmati kesejukan alam, kejernihan air, pengunjung juga dapat melihat beberapa ikan yang sejenis atau biasanya ditemukan di kawasan terumbu karang. 

12 Jun 2017

PENGKADERAN DI DESA

M. Nawir
Tulisan singkat ini hendak memaknai istilah kader dewasa ini. Penulis terinspirasi oleh pengalaman menfasilitasi pelatihan Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD) di beberapa desa bersama Tim Pemandu Balai Latihan Masyarakat (Balatmas) Makassar. Penulis berharap, tulisan ini dapat memperkaya visi dan misi pembangunan desa dari perspektif pengorganisasian kader desa.
Istilah Kader
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Kader sebagai seseorang yang diharapkan berperan penting dalam pemerintahan, partai politik maupun dinas kemiliteran. Dalam pengertian ini, kader adalah calon pemimpin, pengemban dan pelanjut misi organisasi di masa depan. Sebagai syarat utamanya, seorang kader harus  melalui pendidikan maupun pelatihan khusus, yaitu pengkaderan
Pengertian klasik kader merujuk pada sejarah penggunaan kata Cadre, yang secara harfiah berarti “bingkai”. Pada mulanya penyebutan kata Le Cadre dalam bahasa Perancis (kadr), yang berasal dari kata qudro dari bahasa Italia atau pun quadrum dalam bahasa Latin. Pada abad ke-19, kata cadre diadaptasi ke dalam bahasa Inggris-Amerika dengan penyebutan dan makna yang berbeda hingga kini. Dari le cadre berarti frame, container, box, space (on a form), setting, scope, framework menjadi cadre yang berarti ‘anak didik’ suatu organisasi.
Pengkaderan dalam suatu organisasi merupakan proses “membingkai” atau pun membentuk sikap-mental, wawasan dan keahlian anggotanya. Proses pembentukannya terutama melalui pelatihan dan praktik lapang. Hasil yang hendak dicapai adalah adanya kader-kader yang loyal mengabdi pada misi dan tujuan organisasi. Kader-kader yang teruji mengemban misi organisasi akan menjadi generasi pelanjut kepemimpinan organisasi.
Pada masa perjuangan kemerdekaan hingga pemerintahan Orde Lama, pengertian kader merujuk pada aktivitas organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan, dan partai politik (orsospol). Istilah lain yang merujuk pada konsep kader seperti laskar, antek-antek, bahkan mata-mata suatu organisasi militer maupun organisasi bawah tanah.
Pada masa Orde Baru, konsep kader digunakan dalam konteks pembangunan, misalnya, kader Kelompencapir, kader Posyandu, kader organiasi Pemuda/Karang Taruna, kader Siaga Bencana. Pengertian ini memerankan kader sebagai agen pembangunan nasional, sehingga maknanya bergeser dari konteks pergerakan atau pun perubahan sosial.
Belakangan ini, istilah kader kembali digunakan secara massif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (KPMD). Setidaknya, singkatan KPMD menggantikan konsep kelembagaan masyarakat desa dalam program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dan, kemudian Undang-undang Desa No. 6/2014 dan Permendesa No. 3/2015 menegaskan Kader sebagai salah satu unsur utama dalam Pendampingan Desa, di samping pendamping desa (tenaga ahli) dan pihak ketiga.
Kader dan Kades
Kader dan Kades adalah dua kata yang mengemuka dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Kedua kata tersebut merujuk pada figur, fungsi, dan jabatan. Peraturan-perundangan tentang desa memposisikan Kader sebagai representasi kelembagaan masyarakat desa, sedangkan Kades adalah representasi pemerintahan desa. Pemaknaan dari kedua aktor desa tersebut menegaskan relasi Kader dan Kades yang saling melengkapi sekaligus menguatkan pembangunan desa, yakni penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Secara khusus, Kader adalah ‘orang kepercayaan’ kepala desa, misalnya rekrutmen kader ditetapkan melalui Surat Keputusan Kades. Dengan begitu, pendidikan kader tidak semata-mata ditujukan pada penguatan kapasitas dan fungsi dalam pembangunan desa. Lebih dari itu pendidikan atau pun pemberdayaan kader merupakan usaha strategis membangun kepemimpinan pemerintahan desa.
Penting dikemukakan bahwa keberadaan kader (KPMD) dalam pendampingan desa (Permendesa NO. 3/2015) sangat berbeda dengan Pendamping Desa (PD). Aspek utama pembedanya, yaitu kader KPMD dipilih melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Sedangkan pendamping desa adalah tenaga ahli yang direkrut oleh kementerian desa melalui seleksi ujian tertulis maupun wawancara.     
Masalah yang kemudian muncul saat ini, di antaranya kader KPMD menuntut pembiayaan dari Dana Desa sebagaimana terjadi pada masa PNPM. Tuntutan ini cukup beralasan, mengingat peran kader sejalan dengan tugas pendampingan masyarakat, yakni sebagai pelopor, penggerak, mediator, sekaligus pelaksana pembangunan desa. Persoalan ini menjadi diadvokasi oleh para kader di tingkat desa hingga kabupaten. Hasilnya, pemdes sungguh-sungguh menjadikan KPMD sebagai tim kerja yang memperoleh insentif atau biaya operasional kader. Ada juga yang menunggu peraturan bupati. 
Problem lainnya, sejumlah kader merasa tersingkir atau tidak dilibatkan dalam perencanaan desa. Dalam beberapa contoh kasus, kader yang kehilangan akses dari pemerintahan desa disebabkan proses politik Pilkades. Kader-kader yang memenangkan calon Kadesnya otomatis menjadi lingkar inti dalam pembangunan desa. Mereka yang kalah, serta merta merasa berada di luar arena pembangunan desa.
Misi Pendidikan Kader
Pendidikan dan pelatihan kader KPMD menjadi penting artinya dalam memetakan dan memediasi konflik kepentingan dalam pembangunan desa. Dalam hal ini, misi utamanya adalah membangun desa yang bertenaga secara sosial. Maksudnya agar sebanyak mungkin aktor penggerak desa yang – bukan hanya mengelola (menikmati) dana desa – tetapi juga mengontrol gerak pembangunan desa.
Pendidikan kader desa juga bertujuan menginisiasi program strategis pembangunan desa, misalnya pelayanan dasar, ekonomi kreatif, resolusi konflik, dan mitigasi bencana. Inisiatif-inisiatif seperti ini nyaris terabaikan dalam musrenbangdes. Sudah lazim, rata-rata 70% dana dana desa dalam APBDes dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan, drainase, bangunan, dibawah kelola dan kontrol kepala desa beserta tim pembangunannya.
Pada umumnya pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga. Pembangunan infrastruktur juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga. Pada gilirannya, pembangunan jalan desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Yang luput dari asumsi itu bahwa aksesibilitas dan mobilitas yang tinggi biasanya diikuti dengan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi pula, misalnya tingkat kecelakaan, polusi, bahkan gangguan ketertiban umum.
Pada akhirnya sasaran pokok pendidikan KPMD adalah menggalang sebanyak mungkin kader dan warga desa dalam pemanfaatan dana desa, pemeliharaan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Sebagaimana yang terumuskan dalam peraturan-perundang-undangan, peran kader mencakup aspek pembangunan berikut ini:
Bidang
Substansi Tugas
Daftar Kegiatan
Insfra-struktur
Pemanfaatan dan pemeliharaan
Tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga air, perumahan
Sarana dan prasarana kesehatan
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
Air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan
Sarana dan Prasarana Ekonomi
Pengembangan usaha akonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
Pasar desa, BUMDes, penggilingan padi, pembukaan lahan pertanian, usaha hasil hutan, kolam ikan, pelelangan ikan, gudang pendingin, tambak garam, kandang ternak
Lingkungan hidup
Pelestarian
Penghijauan, pembibitan. pemeliharaan hutan bakau, perlindungan sumber mata air, pembersihan daerah aliran sungai
Penutup
Pelatihan kader desa merupakan bentuk pendidikan karakter kepemimpinan, lebih dari sekadar menguatkan kapasitas warga desa sebagai agen pembangunan desa. Pendidikan kader yang sesungguhnya adalah pengkaderan bagi warga desa dalam memajukan pemerintahan desa.

1 Mei 2017

BUMDes - Booming Usaha Milik Desa

Catatan Seminggu di Halmahera Barat
Suharto dan Susanto. Kedua lelaki paruh baya ini adalah transmigran asal Jember Jawa Timur. Sejak tahun 1992 mereka menetap di desa Golago Kusuma kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara. Pak Harto, begitu panggilan sehari-harinya adalah Kepala Desa. Sedangkan pak Santo adalah Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai Kades, pak Harto secara ex officio menjabat Komisaris BUMDes  Dan, pak Santo sebagai direktur, tentu saja adalah pelaksana mandat keputusan Musyawarah Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

7 Mar 2017

Dicari Arsitek Profesional

Oleh M. Nawir
Harimau-harimau Mengintai Orang-orang Baik Sepanjang Jalan Tanpa Ujung Menuju Roma
Penulis mengapresiasi sebuah buku berjudul Belajar Bersama Arkom Jogja: Gerakan Sosial dan Hal-hal yang Belum Selesai (Marsen Sinaga, 2017). Apresiasi penulis terutama pada klaim sekumpulan arsitek-perencana yang menyebut diri Arsitek Komunitas. Klaim Arkom adalah: (1) membangun ruang bersama komunitas secara partisipatif; (2) mempengaruhi kebijakan penataan ruang pemerintah daerah/kota secara kolaboratif. Kedua hal ini menegaskan eksistensi arsitek komunitas, yang membedakannya dengan profesi arsitek konvensional.

1 Feb 2017

Catatan Seminggu di Solo (Bagian 2)

Relaksasi: “Ikan Tongkol” atawa “Ikan Phallus”
Sejak dahulu kota Solo identik dengan kota sungai Bengawan Solo dan Kali Pepe. Tidak ada laut yang membatasinya. Itulah sebabnya makanan jajanan khas Solo pada umumnya diolah sumber daya pertanian dan peternakan seperti daging ayam, kambing, sapi, dan jenis ikan sungai seperti gurame, mujair, di samping sayur-sayuran dengan bumbu yang pedis-manis. Jadi, jangan terlalu berangan-angan bisa menikmati makanan jajanan (warungan) ikan bakar, ikan masak seperti di kota Makassar. Tidak ikan tongkol bakar di Solo. Menu ikan bakar terutama disajikan di restoran china.  Kuliner yang khas seperti Soto Timlo, Gudeg Ceker, Nasi Liwet, Sate dan Tengkleng, Bakso dan Mie Ayam. Juga tersedia makanan khas lainnya seperti sea food ala Restoran Cantoni. Keberagaman kuliner ini merupakan ciri keberagaman budaya-agama masyarakat kota Solo.