1 Mei 2017

BUMDes - Booming Usaha Milik Desa

Catatan Seminggu di Halmahera Barat
Suharto dan Susanto. Kedua lelaki paruh baya ini adalah transmigran asal Jember Jawa Timur. Sejak tahun 1992 mereka menetap di desa Golago Kusuma kecamatan Sahu Timur kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara. Pak Harto, begitu panggilan sehari-harinya adalah Kepala Desa. Sedangkan pak Santo adalah Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai Kades, pak Harto secara ex officio menjabat Komisaris BUMDes  Dan, pak Santo sebagai direktur, tentu saja adalah pelaksana mandat keputusan Musyawarah Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Golago Kusuma adalah ‘desa trans’, begitu masyarakat menyebutnya. Dua tahun lalu, desa ini mekar menjadi tiga bagian. Sebelah timur menjadi desa Sidodadi, dan ke arah barat menjadi desa Air Panas. Golago sebagai desa induk berada di tengah keduanya. Lantaran itu pula desa Golago saat ini menjadi destinasi pembangunan di Halmahera Barat. Apalagi setelah kunjungan Menteri Desa dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo sebulan lalu, Golago kian bergeliat. Pak Harto dan pak Santo pun jadi ‘seksi’ sibuk menerima kunjungan tetamu dari berbagai instansi pemerintah daerah maupun pusat.
Sejak dahulu hingga kini, mayoritas warga desa Golago adalah petani dan peternak. Beras, jagung, buah, sayur-mayur, kelapa, daun atsiri, juga daging sapi dan ayam melimpah, sehingga desa Golago menjadi salah satu lumbung pangan di kabupaten Halmahera Barat hingga Ternate. Budidaya tanaman keras seperti kopi dan kakao dibatasi oleh pemerintah. Dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300 KK, lapangan kerja terbuka lebar. Seperti kata pak Harto dan pak Santo, tidak ada warga yang menganggur di desanya. Asalkan berkemauan mengolah lahan dan tidak boros, pasti bisa menabung. Hanya saja, keduanya merasakan desa Golago masih seperti dahulu, tertinggal dengan pertumbuhan ekonomi yang datar-datar saja.
Perasaan tertinggal yang dirasakan warga desa Golago dan sekitarnya diukur dari pembangunan infrastruktur dan sarana komunikasi. Sembilan jalan gang yang langsung terhubung dengan lahan pertanian dan perkebunan adalah jalanan berbatu. Jaringan telekomunikasi belum tersedia. Listrik tidak stabil. Sarana angkutan umum (angkot) sangat terbatas. Padahal desa ini berada di jalan poros, hanya sekitar 30 menit dari Jailolo kota kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Pasca pemilihan bupati setahun lalu dan kunjungan Menteri Desa sebulan lalu, membuat pak Harto, pak Santo, juga pemuda desa optimis. Dibanding desa lainnya, desa Golago telah memiliki kantor dan gudang BUMDes, bantuan langsung dari pemerintah pusat. Tahun depan, jalan desa mulai dibangun. Lahan untuk tanaman jagung dan peternakan sapi akan diperluas. Bahkan Kementerian Desa dan PDT telah mencanangkan desa Golago sebagai lokasi pengembangan Wisata Agropolitan (Agrobotanical Tourism). BUMDes akan menjadi pengelola kawasan tersebut.bersama pemerintah daerah.
BUMDes adalah organisasi usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung kekayaan desa yang disisihkan. Pengertian ini tertuang dalam Aturan Dasar BUMDes Golago Kusuma. Rata-rata penyertaan modal desa ke dalam BUMDes sebesar Rp 70 -100 juta atau sekitar 10% dari alokasi Dana Desa. Bagi pengelola BUMDes dana sebesar itu hanyalah stimulan. Dana sekecil itu belumlah sebanding dengan  potensi ekonomi dan usaha yang hendak dikelola BUMDes.
Pendirian BUMDes memang lagi booming setahun terakhir ini. Kebijakan pemerintah pusat disambut baik oleh Pemda. UU Desa No. 6/2017 memungkinkan Pemda membentuk BUMDes sambil menproses Perda bersama DPRD. Cukup dengan Peraturan Desa (Perdes), BUMDes didirikan dengan merujuk pada alokasi dana desa dan tata cara pendirian BUMDes yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan menteri desa. BUMDes adalah keweangan lokal berskala desa. Misalnya, Pemda.Halbar saat ini telah membentuk 100-an BUMDes dari 126 desa, dan barulah lima desa yang mengikuti pelatihan..   
Seminggu lalu (25-29 April 2017) Pak Harto dan pak Santo beserta Kades dan pengurus BUMDes empat desa lainnya mengikuti pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan Balai Latihan Masyarakat (Balatmas) Makassar. Beberapa persoalan yang mengemuka dalam pelatihan tersebut, antara lain:
  1. Aspek Legal-FormalBoom pembentukan BUMDes setahun terakhir ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seiring dengan arahan Permendesa No. 4/2015. Namun, pendirian BUMDes tidak harus merujuk pada Perda. Seperti yang terjadi di Halmahera Barat,  dasar pendirian BUMDes yang terutama dalah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Bahkan pembentukan struktur pengurus BUMDes (de facto) mendahului penerbitan Perdes. Bagi warga desa, aspek legal-formal dapat diatur kemudian. Kebutuhan yang terutama adalah pengetahuan dan keahlian dalam mengelola sumberdaya manusia (pengurus) dan sumberdaya ekonomi desa. Sedangkan aspek legal diperlukan dalam mengakses modal perbankan dan kemitraan dengan pihak ketiga.
  2. Modal Usaha: Pada soal ini, pengelola BUMDes masih meletakkan modal dalam arti: dana yang utama, mentalitas kewirausahaan (enterpreneurship) belakangan. Sehingga, penyertaan modal dari dana desa dinilai kecil dibanding potensi ekonomi yang hendak dikelola. Masalahnya kemudian, ketika dana dibesarkan, usaha dikembangkan, apakah otomatis usaha dan produktivitas mengalami penningkatan? Sekalipun produktivitas meningkat, apakah otomatis jejaring pasar dan konsumen terbuka? Pada banyak contoh kasus, bantuan modal atau kredit usaha kecil, macet, lantaran permintaan konsumen stagnan. Apa yang terjadi jika panen jagung melimpah, sementara permintaan pasar hanya berputar di sekitaran Golago - Jailolo? Bisa jadi harganya anjlok. Maka, lebih dari sebatas kemampuan manajemen dan teknik pemasaran yang baik, BUMDes memerlukan kehadiran negara atau pemerintah dalam mengelola produktivitas usaha.
  3. Wira Usaha: Desa Golago Kusuma, dan umumnya desa-desa di Halmahaera Barat memiliki kekayaan alam pertanian, perkebunan, peternakan, dan keindahan alam yang merata. Lahan yang luas, populasi penduduknya kecil. Kondisi ini memungkinkan BUMDes mengembangkan diversifikasi usaha, misalnya dengan berinvestasi di bidang teknologi tepat guna. Sehingga modal dalam arti stimulan menjadi efektif. Bukan hanya digunakan dalam skema simpan-pinjam atau bisnis rente, modal BUMDes dimaksimalkan untuk menguatkan mentalitas kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi pengolahan bahan mentah. Sebagai contoh usaha penyulingan minyak atsiri, pengolahan pakan ternak, dan pupuk kompos untuk tanaman pangan adalah contoh diversifikasi usaha BUMDes. 
  4. Jenis Usaha: Pak Santo dan pak Harto membayangkan BUMDes memiliki toko yang menyediakan Sembilan Kebutuhan Pokok (Sembako) bagi warga desa. Ide ini cukup feasible, dan berhasil-guna apabila dibarengi dengan rasa kepemilikan dari seluruh warga desa. Selain harga Sembako yang terjangkau, konsumen memperoleh nilai tambah dari toko BUMDes. Misalnya, konsumen atau anggota BUMDes mendapatkan semacam ‘bagi hasil’ dari setiap transaksinya. Prinsipnya, belanja adalah menabung. Sehingga pada suatu waktu seperti menjelang hari raya tertentu, konsumen dapat mengambil tabungannya.
  5. Skala Prioritas: Begitu banyak jenis jenis usaha rakyat. Tetapi tidak semua usaha-usaha itu mampu dikelola atau dikendalikan oleh BUMDes. Dalam hal ini BUMDes berperan sebagai holding, yang mendinaisasi, menfasilitasi, dan mendukung usaha rakyat. Mengikuti anjuran kementerian desa, one village one product, BUMDes dapat memprioritaskan satu jenis atau bentuk usaha yang menjadi ikon perekonomian desa. Untuk memulainya, BUMDes memerlukan studi kelayakan dan prospek pengembangan usaha. Tidak harus berupa agro-wisata karena hal itu memerlukan sumberdaya dan dana yang besar.
  6. Sistim Data: Berkaitan dengan sistim database adalah survey dan studi kelayakan usaha. BUMDes sebaiknya melakukan pemetaan terhadap semua jenis usaha dan organisasi ekonomi warga desa, melakukan survey pasar secara periodik di tingkat lokal-nasional, serta mengupdate perkembangan usaha desa. Sistim database yang mudah dibuat oleh pemuda desa (managble) dan dapat dijangkau publik (accesible) akan meyakinkan (performance) keberadaan BUMDes selaku penggerak perekonomian desa.
  7. Admisnistrasi-Keuangan: Aspek ini memerlukan keahlian khusus akuntansi. Lazimnya pencatatan keuangan suatu badan usaha mencakup laporan Investasi, Arus Kas, Laba-Rugi dan Neraca. Pada praktiknya, pengelola BUMDes mengutamakan pencatatan Arus Kas (Debet-Kredit-Saldo), dan perhitungan Laba-Rugi. Sangat terbatas kemampuan pengelola BUMDes mencatat, membukukan dan menganalisis biaya modal investasi, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Contoh praktis dari studi kelayakan usaha budidaya komoditi pertanian dan perkebunan, air bersih, batako, dan agen minyak tanah. Dengan analisis sederhana, perhitungan biaya modal dan proyeksi keuntungan dengan mudah diketahui. Rata-rata proyeksi keuntungan yang dihasilkan adalah 50% dari biaya modal. Analisis terhadap biaya produksi hanya mencakup biaya tetap seperti tenaga kerja. Faktor-faktor lain, seperti masa pakai atau nilai ekonomi barang investasi terabaikan. Begitu pun perhitungan titik impas (break even point) dan kembalinya modal investasi (return in investment) terabaikan. Padahal dengan kedua rumus itu (BEP dan ROI), Laba Rugi (B/C) suatu usaha dapat diketahui dan diukur dalam suatu kurun waktu. Dari praktik analisis BEP dan ROI, dapat diketahui: (a) rencana usaha BUMDes cukup layak, rata-rata di atas 1 poin (1-3), namun; (b) pengembalian modal usaha itu relatif lama, lebih dari dua tahun.
Pikiran dan perasaan pak Harto dan pak Santo di desa Golago Kusuma adalah harapan dan keinginan semua pihak yang mencita-citakan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi di tangan rakyat. Kerukunan dan pengabdian mereka menentukan masa desa usaha orang desa.
Semoga semuanya sehat selalu. Amin. 

7 Mar 2017

Dicari Arsitek Profesional

Oleh M. Nawir
Harimau-harimau Mengintai Orang-orang Baik Sepanjang Jalan Tanpa Ujung Menuju Roma

Penulis mengapresiasi sebuah buku berjudul Belajar Bersama Arkom Jogja: Gerakan Sosial dan Hal-hal yang Belum Selesai (Marsen Sinaga, 2017). Apresiasi penulis terutama pada klaim sekumpulan arsitek-perencana yang menyebut diri Arsitek Komunitas. Klaim Arkom adalah: (1) membangun ruang bersama komunitas secara partisipatif; (2) mempengaruhi kebijakan penataan ruang pemerintah daerah/kota secara kolaboratif. Kedua hal ini menegaskan eksistensi arsitek komunitas, yang membedakannya dengan profesi arsitek konvensional.
Dari perspektif gerakan sosial baru (new social movements), aktivitas arsitek komunitas merupakan alternatif dari pendekatan advokasi non-litigasi, tanpa konfrontasi, dengan mengintegrasikan pengetahuan dan teknik arsitektural dengan metode pengorganisasian rakyat (community organizing). Hal ini berarti, peran arsitek komunitas menyerupai gerakan aktivis LSM pada umumnya, yakni ‘memberkuasakan’ (empowernment) kelompok masyarakat dalam memecahkan persoalan strategis seperti hak atas perumahan, haka atas tanah, dan hak berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik.
Menjadi Arsitek Komunitas
Sebagaimana terinci dalam Sekapur Sirih Yuli Kusworo – salah seorang pendiri arsitek Arkom Jogja – bahwa proses menjadi (to be) arsitek-aktivis pada mulanya hanyalah pembelajaran di antara “kampus dan kampung”, dan di antara urusan private dan public. Di antara keduanya, perjumpaan dengan banyak praktisi, intelektual, aktivis, telah memperkaya pengalaman dan perspektif gerakan sosial. Titik paling kritis dari proses pembelajaran itu, justru terjadi ketika dia mengalami langsung kesulitan hidup dan ketidakadilan yang nyata dialami masyarakat kampung.
Arkom Jogja kemudian menjadi organisasi nirlaba berbasis keahlian arsitek dan perencana. Dalam mengemban visi-misiya, Arkom mengarus-utamakan pendekatan partisipatoris dengan cara berkolaborasi dengan penggerak komunitas (community organizer). Misi gerakan profesional arsitek komunitas ini adalah menjadikan pengetahuan arsitektural sebagai milik publik, komunitas, bukan hak eksklusif arsitek itu sendiri. Pada soal ini, disiplin keilmuan arsitek menjadi pro-eksistensial – istilah yang digunakan Daniel Sparingga dalam Konsepsi Demokrasi KID, 2009 – yaitu, suatu kesadaran untuk terlibat dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi komunitas. Kesadaran seperti ini jelas melampaui peran konvensional para arsitek di Indonesia, yang sekian lama hanya menjadi co-exixtence dari suatu pembangunan.
Keahlian adalah Alat
Dalam pandangan Arkom, memulai kerja sebagai arsitek komunitas bergantung pada niatnya. Kerja yang dilandasi oleh niat baik, di jalan yang baik, kelak menghasilkan sesuatu yang baik, demikian isi satu kalimat dalam buku Belajar Bersama Arkom Jogja. Niat baik bekerja sama dengan orang lain yang belum tentu berniat baik merupakan sikap dasar yang diutamakan dalam pengorganisasian komunitas (community organizing). Adapun keahlian arsitektural dengan segala perangkat pendukungnya hanya lah alat untuk mencapai tujuan bersama. Niat baik yang ditunjang dengan keahlian arsitektural itu sudah lebih dari cukup bagi seorang arsitek komunitas untuk survive sebagai profesional.
Ungkapan orang bijak “is hard to find a good men”. Jika orang baik yang dimaksudnya adalah seseorang yang bermaksud baik, tidak lah susah menemukannya. Apalagi dalam suatu masyarakat yang masih meyakini bahwa pada dasarnya setiap orang adalah baik. Kebaikan menjadi pandangan umum yang diyakini oleh semua budaya-masyarakat. Jika diandaikan orang baik itu adalah seorang arsitek, maka profesinya akan berterima dalam masyarakat. Persoalannya kemudian, niat atau pun maksud baik dari orang baik itu akan maujud menjadi apa. Contoh kongkrit dari analogi itu adalah ide tentang pembangunan “apartemen lorong” (Aparong) Walikota Makassar untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni warga miskin. Ternyata, ide kreatif ini tidak serta merta berterima dalam masyarakat yang masih meyakini rezim kebaikan. Tanpa bermaksud mengkaji sebab-sebabnya, cukup lah dengan memetik hikmah bahwa kebaikan seseorang kepada orang lain belum tentu sama moralitas-kulturalnya. Entah esok, lusa nanti.
Dari Komputer ke Komunitas
Profesi arsitek maupun perencana sering diidentikkan dengan keahlian teknis menggunakan komputer sebagai alat kerja utama. Dengan komputer, data dan informasi diolah menjadi karya desain dan rancang bangun suatu gagasan. Profesi seperti ini menjadi arus utama dalam perancangan tata ruang dan bangunan kota era Orde Baru hingga kini. Desain produksi arsitek umumnya adalah pesanan sebagai acuan konstruksi. Di kota Makassar, pengembangan kawasan real-estate, water front city pada dekade tahun 90-an hingga menjamurnya Rumah Toko (Ruko) dekade tahun 2000-an menggunakan jasa profesi arsitek-perencana. Banyak arsitek yang membanggakan mega-proyek seperti itu sebagai best-practices. Tidak sedikit juga yang menilai desain proyek itu biasa-biasa saja. Justru banyak warga yang mengkhawatirkan terjadinya peningkatan kerusakan lingkngan dari muara sungai Jeneberang hingga pesiri pantai Losari itu di masa depan.
Prof. Eko Budihardjo dalam Kongres IAI tahun 1985  mengkritk gaya ‘arkom’ alias arsitek komputer seperti itu dengan sebutan “arsitek yang bergulat dan main cinta dengan dirinya sendiri” (Sindroma Colombus Melanda Arsitek, 1985). Dalam Urban Dictionary, sebutan 'sindroma colombus' merujuk pada gejala mental (mental-detact) yang dialami seseorang, ibarat Christopher Colombus, sang penjelajah yang menemukan benua Amerika, lalu merasa dia lah orang pertama menemukanya. Padahal, jauh sebelum Colombus menginjakkan kakinya, daratan Amerika telah lama dihuni suku-suku asli Indian. Selanjutnya, mengutip Amos Rapoport (Human Aspects of Urban Form, 1977), Eko Budihardjo mengingatkan bahaya pendekatan arsitek modernis-individual, yang mengutamakan selera suka dan tidak suka, tan-logis, a-historis dan karena itu mengabaikan budaya dan lingkungannya. Dengan kata lain, desain arsitek tidak didasarkan pada informasi objektif yang terandalkan, studi kepustakaan maupun penelitian mendalam mengenai interaksi manusia dan lingkungan.
Arifin C. Noer, penulis dan sutradara teater tahun 80-an menyebut arsitek di era pembangunanisme (developmentalism) Orde Baru sebagai arsitek borjuis (dalam Eko Budihardjo, 1985).  Borjuis atau borgeoisie dapat berarti suatu gaya hidup kelas menengah kota, yang beruntung atau diuntungkan oleh sistim pasar bebas terutama di sektor properti, sehingga mapan secara ekonomi. Sementara budaya kota itu sendiri merupakan bangunan masyarakat industri pasca runtuhnya sistim feodal masyarakat Eropa oleh Revolusi Industri sekira akhir abad 18 dan awal abad 19.
Kritik pak Eko 20 tahun lalu itu memotivasi banyak arsitek-arsitek muda dekade tahun 2000-an untuk mengembangkan paradigma pembangunan manusia dan lingkungan. Beberapa nama yang pantas disebut di antaranya Eko Praworo dkk. yang mewarisi pemikiran arsitek kampung Kali Code Yogyakarta, dan Marco Kusumawijaya dkk. yang terlibat mendesain proyek relonstruksi pemukiman berbasis warga di Aceh pasca gempa dan tsunami. Arkom Jogja sendiri dibangun dari arsitek muda di antaranya, Yuli Kusworo dan Andrea Fitrianto (Cak-cak). Yang terakhir ini kemudian tergabung dalam Jejaring Arsitek Komunitas Asia (CAN), yang berpusat di Bangkok.
Arena Kampung Kota
Meski belum terdefinisikan secara baku, para pegiat arsitek komunitas atau community architect memaknai gerakannya sebagai aktivitas individual maupun kelompok yang belajar dan bekerja bersama komunitas berkaitan dengan persoalan aktual warga seputar hak atas atas pemukiman dan lingkungan hidup yang sehat. Arkom mengandalkan teknik pemetaan, perancangan dan pembangunan partisipators. Dengan pendekatan komunitas, tidak berarti Arkom mengabaikan relasi perorangan (private). Output yang dihasilkan dari proses bekerjasama komunitas ini, sebuah dokumen dan desain alternatif dari yang exist. Itulah sebabnya, gerakan arsitek komunitas senantiasa berkolaborasi dengan organisasi komunitas, LSM, dan pemerintah kota, dengan tujuan mempengaruhi dan atau mengubah kebijakan pemerintah yang eksklusif menjadi inklusif bagi warga.
Pengertian kampung-kota dalam Kampung Perkotaan (Johny A. Khusyairi dkk, Universitas Ailangga( 2011) merujuk pada suatu habitat hidup yang khas, semacam “ruang sosial terbatas” yang membentuk pengalaman subjektif orang-orang dan kelembagaan di dalamnya. Mereka mempersepsi kota sebagai “ruang sosial tak terbatas”, yang memuat semua bentuk dan praktek kekuatan struktural – aparatur birokrasi, elit politik, pengusaha, termasuk kebijakan pemerintah, paradigma pembangunan, ideologi dan gaya hidup dominan. Problematik ‘kampung-kota’ (urban-kampong) inilah yang menantang sekaligus membentuk profesi arsitek komunitas. Para ‘arkomers’, istilah yang sering digunakan aktivis Arkom Jogja adalah orang-orang kota, produk sekolahan, yang memilih jalan meninggalkan tradisi akademiknya. Mereka pergi untuk kembali ke komunitas di perkotaan dan pedesaan.
Jejak-jejak arsitek komunitas, sejauh yang penulis ikuti di beberapa kota di Indonesia, di antaranya Penataan Pemukiman Warga Stren Kali Surabaya (2002), Rekonstruksi Dipimpin oleh Warga 24 Kampung di Banda Aceh dan Aceh Besar )2006-2007), Konsep Alternatif Pemukiman Kolong Tol Jakrta (2008), Bedah Kampung Pisang Makassar (2010), Penataan Kampung Bungkutoko Kendari (2011), Pemetaan Pemukiman Warga Kali Winongo Yogyakarta (2012), Desain Rumah Deret Warga Kali Pepe Solo (2015), dan dilanjutkan dengan Penataan Pemukiman Warga Kali Pepe Solo (2017). Selain itu, beberapa karya arsitek komunitas ASF (Arsitek Sans Frontier Bandung) adalah jembatan, balai warga dan rumah contoh dengan konstruksi bambu di Indonesia maupun di Filipina. Karya-karya mereka merupakan hasil kolaborasi dengan jejaring organisasi masyarakat sipil seperti Urban Poor Consortium (UPC), Rujak Center, Misereor, ACHR, universitas, seniman, paroki, dan organisasi komunitas seperti KPRM, Paguyuban Kalijawi, dan Paguyuban Warga Strenkali.
Di era globalisasi budaya perkotaan dewasa ini, para perencana pembangunan pun arsitek ditantang untuk membuktikan profesionalitasnya. Makna asali profesi berasal dari kata dalam bahasa latin profesio yang berarti “janji (kepada) publik”. Mengutip pikiran Karlina Supeli (Kebudayaan dan Kegagapan Kita, 2013), “Seseorang disebut profesional bukan terutama dia pakar di bidangnya, melainkan karena dengan kepakarannya dia menjalankan tugas dan pada saat bersamaan dia menjadikan keahliannya sebagai sumbangan bagi kepentingan masyarakat”. Pemaknaan ini semakin menguatkan gagasan tentang pentingnya arsitek atau profesi apa pun untuk merefleksikan posisi dan perannya dalam pemenuhan hak-hak publik, dan bukan semata-mata melayani kepentingan private.
Menjadi arsitek yang profesional – dalam arti bekerjasama dengan komunitas – bukan lah pekerjaan mudah. Perasaan “sendiri dalam keriuhan” bukan lah masalah, tetapi tantangan dari dalam diri sendiri yang harus dilewati. Seperti ungkapan pada awal tulisan ini, perjalanan karir arsitek komunitas ibarat bekerja di antara Harimau-harimau (yang) Mengintai Orang-orang Baik (di) Sepanjang Jalan Tanpa Ujung Menuju Roma.
Panjang Umur Perjuangan, Saudara.

Makassar, Februari 2017
#Penulis adalah anggota Board Arsitek Komunitas (Arkom) Jogja

1 Feb 2017

Catatan Seminggu di Solo (Bagian 2)

Relaksasi: “Ikan Tongkol” atawa “Ikan Phallus”
Sejak dahulu kota Solo identik dengan kota sungai Bengawan Solo dan Kali Pepe. Tidak ada laut yang membatasinya. Itulah sebabnya makanan jajanan khas Solo pada umumnya diolah sumber daya pertanian dan peternakan seperti daging ayam, kambing, sapi, dan jenis ikan sungai seperti gurame, mujair, di samping sayur-sayuran dengan bumbu yang pedis-manis. Jadi, jangan terlalu berangan-angan bisa menikmati makanan jajanan (warungan) ikan bakar, ikan masak seperti di kota Makassar. Tidak ikan tongkol bakar di Solo. Menu ikan bakar terutama disajikan di restoran china.  Kuliner yang khas seperti Soto Timlo, Gudeg Ceker, Nasi Liwet, Sate dan Tengkleng, Bakso dan Mie Ayam. Juga tersedia makanan khas lainnya seperti sea food ala Restoran Cantoni. Keberagaman kuliner ini merupakan ciri keberagaman budaya-agama masyarakat kota Solo.

31 Jan 2017

Catatan Seminggu di Solo (Bagian 1)

Siasat Arsitek Komunitas
Menghadiri undangan Yuli Kusworo, saya mengikuti rangkaian kegiatan Nyemlung Kampung Arkom Jogja dari 18 sampai 27 Januari 2017 di kota Solo. Serasa melepaskan saya dari rumah-kampung, dan masuk kota lagi. Lebih seminggu bergabung dengan 40-an anak muda jurusan arsitek dari berbagai kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Kendari, Pontianak, dan tentu saja jogja-Solo. Beberapa di antaranta mahasiswa jurusan sosiologi UNS Surakarta.
Ada perasaan tua yang membuat saya agak kikuk memulai perbincangan atau berdiskusi dengan anak-anak muda yang rerata usia 25–30-an tahun. Kuatir juga disangka sok akrab. Apalagi kalau ada yang tanya “dulu kuliah dimana, selesai tahun berapa? Haa... iya, siap pak!” Pada kenyataannya tidak lah sevulgar itu. Rasa penasaran lah yang menjembataninya, sehingga percakapan bisa berubah menjadi diskusi-tanya jawab. Saya penasaran mau tahu apa yang mereka pikirkan tentang Nyemplung Kampung. Dan, mungkin saja di antara mereka mau tahu bagaimana memulai bekerja dengan komunitas. Bagi saya perasaan seperti ini adalah pikiran yang serius, yang seharusnya diguyonkan dalam bahasa sehari-hari dari pengalaman pribadi.

29 Nov 2016

REFLEKSI SASTRA KEBANGSAAN

M. Nawir
PASTRINDO
Pserserikatan Alumni Sastra Indonesia

Bahasa menunjukkan bangsa, Sastra merefleksikan identitas bangsa melalui bahasa. Bahasa dan sastra adalah senyawa kebangsaan indonesia. Secara historis, hal itu telah diamanahkan oleh kaum muda pelopor republik pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Satu kesatuan bahasa, tanah, dan bangsa itu adalah proklamasi kebangsaan, yang tidak terpisah dari proklamasi kemerdekaan 1945.
Wawasan kebangsaan mencakup kesadaran tentang pluralitas suku, ras, antargolongan, khasanah budaya dan adat istiadat; kesadaran tentang ideologi antar bangsa, sistim politik, dan terutama simbol-simbol pemersatu suatu bangsa seperti bahasa, lagu dan bendera kebangsaan.

19 Nov 2016

Identitas Budaya Bangsa dalam Bingkai NKRI

Andi Abd. Khalid Syukur
Diskusi Kritis Meneguhkan Identitas Budaya Bangsa dalam Bingkai NKRI, yang digelar oleh jaringan relawan Almisbat, JNIB, dan Seknas Jokowi telah berlangsung dua sesi dalam sepekan ini (14 dan 19 November 2016). Tema diskusi ini, menjadi penting dituliskan dan terus didiskusikan merujuk pada peristiwa politik yang sedang mendera bangsa Indonesia. Selama Orde Baru, bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa telah dimanipulasi melalui budaya populer pemerintah dan kekerasan militer guna ideologi “pembangunanisme”. Efek-efek dari Orde Baru selama ini tidak berusaha sepenuhnya diobati, sehingga gejalanya masih terus berakar di masa reformasi ini. Gejala-gejala ini, dapat menghadirkan disintegrasi bangsa, sehingga memposisikan kembali identitasi budaya sebagai pengikat Negara kesatuan, yang berbasis pada keberagaman dan pengakuan bangsa-bangsa didahulukan dalam pemahaman bernegara.