Orasi Hari Anti Pemiskinan 2009

Aksi Peringatan Hari Pemiskinan 2009

Sekber KPRM - Jaringan Rakyat Miskin Kota Makassar

Sembilan tahun lalu, september 2000, Indonesia tergabung dalam 189 negara yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) 2015. Negara partisipan MDG’s berkewajiban mencapai target penghapusan angka kemiskinan sebesar 50%.

Hari ini, Sabtu, 17 Oktober 2009, warga dunia beraksi memperingati Hari Anti Kemiskinan. Dan, detik ini, di sini, Indonesia, masih jauh dari target pengurangan angka kemiskinan 19 juta jiwa pada tahun 2015. Selama 9 tahun, pemerintah Indonesia hanya mampu mengurangi angka kemiskinan sekitar 6 juta jiwa. Koordinator Nasional Kampanye Millenium Development Goal`s (UNMC - United Nation Millenium Campaign) Wilson TP Siahaan di Jakarta (dalam situs beritabaru.com, 13/10) mengutip data BPS tahun 2000 bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 38,7 juta jiwa atau 19,1 persen dari total penduduk. Namun pada 2009, penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS yang terbaru masih berkisar 32,5 juta atau 14,15 persen. Dengan data ini saja, hampir mustahil pemerintah RI mencapai target sampai tahun 2015.

Ketua Komite Perlindungan Anak (KPA) Indonesia Hadi Suseno (beritabaru.com 13/10) melaporkan angka kematian bayi di Indonesia adalah 34 per-1000 kelahiran. Sedangkan target MDG’s 2015 adalah 17 bayi per-1000 kelahiran. Pada tahun 2007, kematian ibu saat melahirkan tercatat 228 per-100.000. Sementara target MDG’s adalah 110 per-100.000 ibu melahirkan. 

Laporan MDG’s 2008 yang dirilis INFID menyebut sekitar 33% penduduk Indonesia di perkotaan hidup tanpa air akses bersih, ada 17% yang menderita kelaparan, dan sekitar 28% balita menderita kekurangan berat badan akibat malnutrisi maupun gizi buruk.

Di Sulsel, yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia, tercatat 801 kasus gizi buruk sejak tahun 2005 hingga 2009. Di antaranya 45 kasus menyebabkan kematian (Tribun Timur, 9/9/09). Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 yang dirilis Tribun Timur menempatkan Sulsel lima besar kasus gizi buruk, prevalensinya mencapai 13,7%. Sedangkan di Makassar hingga September 2009, terdapat 41 kasus gizi buruk. Kasus yang paling heboh adalah kematian Dg. Basse beserta bayi dalam kandungannya dan seorang anaknya di Bontoduri kelurahan Parang Tambung.

Dari uraian di atas, maka Indonesia terancam gagal memenuhi target pencapaian MDG’s. Hampir mustahil terjadi penurunan 50% angka kemiskinan tahun 2015. Ada beberapa kemungkinan darurat nasional yang memustahilkan pencapaian target tersebut.

Pertama, kecenderungan semakin menguatnya pragmatisme politik yang tidak ideologis (Keliat dalam Kompas, 31 Maret 2009). Partai politik dan elit penguasa terang-terangan mengutamakan kekuasaan dan korupsi daripada pemecahan masalah kemiskinan.

Kedua, kebijakan penghapusan subsidi BBM memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ketiga, kebijakan pemerintah RI melalui UU No. 7/2004 tentang sumber daya air yang membuka privatisasi (swastanisasi) pengelolaan air, kian menjauhkan rakyat dari akses air bersih. Harganya semakin mahal. Imbasnya, sistem sanitasi yang buruk memicu penyakit menular dan kematian.

Keempat, bencana alam yang massif 5 tahun terakhir ini, telah mengubah kebijakan prioritas pembangunan wilayah. Termasuk di dalamnya ancaman kekeringan (el-nino) yang berdampak akan terjadinya krisis pangan.

Kelima, metronisasi kota yang ditandai dengan pesatnya pembangunan infrastrukur, pusat perbelanjaan, pariwisata, dan pemukiman mewah (real-estate) membawa bencana sosial bagi rakyat miskin kota (RMK) dan pedagang sektor informal. Penggusuran pemukiman dan tempat usaha RMK, nyaris tidak bisa dihalangi lagi. Data yang dirilis INFID menyebut sekitar 30 juta atau 26,3% penduduk perkotaan hidup di daerah kumuh yang rentan penggusuran dan tindak kekerasan.

Ujian Pemerintahan Baru

Pada prinsipnya, negara adalah instrumen kekuasaan yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi. Komitmen pemerintah RI mendukung MDG’s, dalam hal ini Penghapusan Kemiskinan (Poverty Eradication) 2015 adalah janji penyelenggara negara kepada dunia untuk mensejahterakan rakyatnya. Komitmen itu menjadi ujian bagi pemerintahan baru hasil Pemilu dan Pilpres 2009.

Pertanyaannya, bagaimana pemerintahan SBY-Boediono dan Anggota DPR RI terpilih bisa melakukan percepatan pengentasan kemiskinan?

Mengutip pendapat Keliat (Kompas, 13/03/09), hampir tidak mungkin dibayangkan terjadinya perubahan peta kemiskinan tanpa intervensi kekuasaan negara. Instrumen untuk melakukan intervensi ini tentu saja berkait dengan kapasitas keuangan negara, seperti APBN, maupun kapasitas badan-badan usaha publik yang dimiliki negara. Maka pemerintah RI dan Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis peng-arus-utamaan pengentasan kemiskinan.

Berikut ini beberapa gagasan yang dikampanyekan organisasi masyarakat sipil:

1. Pemerintah Indonesia segera mengakhiri berbagai kebijakan yang kian memiskinkan rakyat. Jika Pemerintah Indonesia masih berkomitmen kuat dalam upaya pencapaian MDGs, maka semua Undang-Undang yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan harus diharmonisasikan dengan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005. 
2. Pemerintah Indonesia dan DPR-RI secara radikal menyusun APBN yang mengabdikan seluruh pembiayaannya untuk penanggulangan kemiskinan. Semua upaya tersebut harus dibarengi dengan strategi pembiayaan pembangunan yang tidak tergantung pada utang luar negeri. 
3. Pemerintah Daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat menjadikan platform MDG’s dan hak-hak Ekosob sebagai acuan perumusan kebijakan dan pembangunan. 
4. Pemerintah Daerah segera mereformasi birokrasi di semua sektor pelayanan publik yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar rakyat. 
5. Pemerintah Daerah menprioritaskan subsidi bagi rakyat miskin, khususnya dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, air bersih, pemukiman, dan perlindungan lapangan kerja sektor informal.

Makassar, 17 Oktober 2009

AYO, BANGKIT DAN LAWAN PEMISKINAN!!!