Peluang GERSOS dalam Demokratisasi Politik: CATATAN AKHIR TAHUN 2013

M. Nawir
Gerakan sosial Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar di era pasar bebas Asia 2015. Tantangan yang dimaksud adalah keterikatan pemerintahan dalam sistim pasar bebas akan membuka investasi asing berbasis sumberdaya alam, pasar moderen dan infrastruktur – sampai ke pemeritah daerah. Pemerintah pusat telah mengembangkan kebijakan MP3EI – Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai respon positif terhadap terbukanya pasar bebas dunia. Salah satu ancaman nyata bagi rakyat miski kota adalah pembebasan lahan untuk mega proyek pelabuhan, industri tambang, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya – baik yang didanai oleh lembaga Multinasional seperti Bank Dunia, swasta asing maupun dana APBN.

Gagasan Representasi Populer Walikita

Oleh M. Nawir

Persoalan kepemimpinan politik (political leadership) masih menjadi agenda pokok konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998. Hal ini ditegaskan kembali oleh Ignas Kleden, sosiolog pendiri Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dalam suatu diskusi di redaksi Harian Tribun Timur Makassar. Menurutnya, kebutuhan akan lahirnya pemimpin politik yang representatif lebih prioritas daripada reformasi sistim politik itu sendiri. Di balik pernyataan gamblang tersebut ada kondisi budaya politik yang mengkhawatirkan, bahwa republik ini tengah mengalami krisis kepemimpinan politik, atau setidaknya partai politik sebagai pilar utama sistim demokrasi modern gagal melahirkan pemimpin yang representatif. Elit politik mendominasi bahkan memonopoli representasi di satu sisi, dan di sisi lain, demokrasi disabotase oleh pemilik modal. Struktur dan kesempatan politik yang terbuka melahirkan pemimpin tanpa keteladanan. Pada gilirannya akan menguatkan apatisme, bahkan sikap anti-demokrasi, juga negara.