Arsitek dan Sosial Urbanis Jerman

Leon Krier[1] 

(Dikutip dan diringkas dari Wikipedia dan Buku The Architecture of Community)

 https://www.archinform.net/arch/3423.htmh

Léon Krier (Luxemburg, 7 April 1946), arsitek perencana, ahli teori arsitektur Urbanisme Baru dan Klasik Baru adalah adik kandung dari arsitek Rob Krier. Atas karya=karya arsitekturnya, Krier memperoleh Penghargaan Arsitektur Driehaus pada tahun 2003. Leon Krier menyelesaikan studi arsitektur di Universitas Stuttgart, Jerman, tahun 1968. Setelah tamat, ia bekerja selama tiga tahun di kantor arsitek James Stirling, London. Krier kemudian berlatih dan mengajar di Architectural Association dan Royal College of Art selama 20 tahun. Pada periode ini, Krier dikenal dengan pernyataan sikapnya yang anti-modernisme: I am an architect, because I don’t build.[2] Antara tahun 1987-1990, Krier menjabat direktur pertama SOMAI, Skidmore, Owings & Merrill Architectural Institute, Chicago. Pada masa yang sama, Krier menjadi desainer industri untuk Giorgetti[3] & Valli e Valli - Assa Abloy, sebuah perusahaan furnitur Italia.

Peluang GERSOS dalam Demokratisasi Politik: CATATAN AKHIR TAHUN 2013

M. Nawir
Gerakan sosial Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar di era pasar bebas Asia 2015. Tantangan yang dimaksud adalah keterikatan pemerintahan dalam sistim pasar bebas akan membuka investasi asing berbasis sumberdaya alam, pasar moderen dan infrastruktur – sampai ke pemeritah daerah. Pemerintah pusat telah mengembangkan kebijakan MP3EI – Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai respon positif terhadap terbukanya pasar bebas dunia. Salah satu ancaman nyata bagi rakyat miski kota adalah pembebasan lahan untuk mega proyek pelabuhan, industri tambang, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya – baik yang didanai oleh lembaga Multinasional seperti Bank Dunia, swasta asing maupun dana APBN.

Gagasan Representasi Populer Walikita

Oleh M. Nawir

Persoalan kepemimpinan politik (political leadership) masih menjadi agenda pokok konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998. Hal ini ditegaskan kembali oleh Ignas Kleden, sosiolog pendiri Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) dalam suatu diskusi di redaksi Harian Tribun Timur Makassar. Menurutnya, kebutuhan akan lahirnya pemimpin politik yang representatif lebih prioritas daripada reformasi sistim politik itu sendiri. Di balik pernyataan gamblang tersebut ada kondisi budaya politik yang mengkhawatirkan, bahwa republik ini tengah mengalami krisis kepemimpinan politik, atau setidaknya partai politik sebagai pilar utama sistim demokrasi modern gagal melahirkan pemimpin yang representatif. Elit politik mendominasi bahkan memonopoli representasi di satu sisi, dan di sisi lain, demokrasi disabotase oleh pemilik modal. Struktur dan kesempatan politik yang terbuka melahirkan pemimpin tanpa keteladanan. Pada gilirannya akan menguatkan apatisme, bahkan sikap anti-demokrasi, juga negara.

Hak-hak Individu dan Sosial di Indonesia

Mochtar Pabottinggi

Artikel Yayasan Paramadina

http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Paramadina/Konteks/HakIndividu4.html

Dalam Spheres of Justice (1983), Michael Walzer dengan tepat menyatakan bahwa semua distribusi barang atau hak adalah adil atau tidak adil menurut makna sosial yang diberikan kepada barang/hak tersebut. Yang hendak ditekankan oleh Walzer di sini ialah kenyataan bahwa rasa, prinsip dan praktek keadilan berbeda-beda menurut sejarah, kebudayaan, atau kosmologi masing-masing masyarakat. Dengan demikian rasa, prinsip, dan praktek keadilan selamanya bersifat partikular dan karena itu juga plural.

Partikularitas dan pluralitas persepsi tentang keadilan telah dikemukakan lebih dahulu oleh Barrington Moore dalam dua studinya yang terkenal Social Origins of Disctatorship and Democracy (1966) dan Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt (1978). Menurut pandangan Moore, partikularitas lah yang membuat suatu pilihan atau tindakan individual/ sosial menyangkut keadilan berlaku atau tidak berlaku, bukan universalitasnya.

Sisakan 25% Energi untuk Mengurusi Politik

Olle Torquist

Model-Model Demokratisasi

Transisi demokrasi didominasi yang banyak terjadi saat ini didominasi oleh model yang dipicu oleh ketegangan di tingkat elit: demokratisasi terjadi kalau ada gesekan kepentingan dan kekuatan di tingkat elit yang menyebabkan dijatuhkannya sang penguasa puncak, diganti oleh penguasa baru, dengan kompromi yang bentuk umumnya adalah pemberian konsesi ekonomi kepada penguasa lama yang dimundurkan, dan dimasukkannya sebagian orang lama dari masa penguasa lama ke dalam posisi-posisi di pemerintahan penguasa baru. Tekanan internasional mengambil peranan penting untuk memaksa terjadinya pergeseran-pergeseran di tingkat elit tersebut.

Pendekatan yang elitis ini berawal dari Spanyol yang pada tahun 1970-an diperintah oleh diktator yang bernama Jenderal Franco. Kejatuhan Jenderal Franco dan masuknya negara ini ke dalam alam demokrasi dinilai sebagai contoh dari pentingnya peran elit dalam transisi demokrasi. Kecenderungan ini kemudian menyebar ke Amerika Latin yang masyarakatnya memiliki sejarah panjang perbenturan antara gerakan radikal dengan kekuasaan otoriter, kemudian menular ke Eropa Timur setelah runtuhnya Yugoslavia, lalu ke Afrika, Asia, termasuk Indonesia.

Bicara tentang Gerakan Politik Alternatif di Makassar

M. Nawir

(Makalah pada Seminar Bicara Tentang Akar Demokrasi Indonesia, 

FES-Tempo Institute-Unhas-AJI Makassar, 30 Agustus - 2 September 2010)

Pengantar

Gerakan sosial merupakan gerakan yang secara sadar melibatkan orang dan organisasi dalam jumlah yang memadai, yang diikat bersama oleh visi untuk melakukan perubahan sosial. Selain melalui gerakan, perubahan sosial lainnya ditempuh dengan cara berperang, kudeta, menguasai teknologi, dan sebagainya . Jadi, gerakan sosial yang dimaksud dalam paper ini adalah aktivitas organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi komunitas yang melakukan aksi-aksi politis sehari-hari (day to day politics) maupun mobilisasi kekuatan sosial-politik lima tahunan.
Politik dalam perspektif gerakan sosial adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan politis yang melampaui kepentingan, kebebasan pribadi, bahkan ruang dan waktu sebuah organisasi. Maka jelas gerakan politik, selain memerlukan daya tahan jangka panjang, juga membutuhkan kecerdikan dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan harian. Sehingga politik sebagaimana problem sosial lainnya adalah persoalan sehari-hari. Meminjam cara pandang Michel de Certeau the practice of everyday live – ibarat perang, dalam kerja politik diperlukan “taktik gerilya harian” .