Peluang GERSOS dalam Demokratisasi Politik: CATATAN AKHIR TAHUN 2013

M. Nawir
Gerakan sosial Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar di era pasar bebas Asia 2015. Tantangan yang dimaksud adalah keterikatan pemerintahan dalam sistim pasar bebas akan membuka investasi asing berbasis sumberdaya alam, pasar moderen dan infrastruktur – sampai ke pemeritah daerah. Pemerintah pusat telah mengembangkan kebijakan MP3EI – Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai respon positif terhadap terbukanya pasar bebas dunia. Salah satu ancaman nyata bagi rakyat miski kota adalah pembebasan lahan untuk mega proyek pelabuhan, industri tambang, dan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya – baik yang didanai oleh lembaga Multinasional seperti Bank Dunia, swasta asing maupun dana APBN.

Komentar Kenaikan BBM oleh Revrisond Baswir

Mengapa pemerintahan pasca reformasi selalu berencana dan menaikkan harga BBM untuk dua alasan yang berulang: (1) menyelamatkan APBN dari "kebobolan"; (2) mengarahkan subsidi ke sasaran yang tepat? Kedua alasan (baca: kehendak) ini sama-sama bermotif capital-oriented. Alasan dan outputnya adalah uang. Logika awam membacanya demikian. Harga minyak dalam negeri dinaikkan mengikuti harga pasar dunia perbarel. Selisih harga dari kenaikannya dikurangi besaran subsidi BBM, kemudian digunakan untuk menutupi kekurangan APBN. Sebagian dari selisih kenaikan BBM itu akan dikucurkan dalam bentuk uang cash (BLT/BLS) dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Padahal, sudah ada proyek puluhan trilyun rupiah yang dikenal PNPM/P2KP yang disokong Bank Dunia sejak awal pemerintahan SBY. Semua ini jelas membingungkan rakyat. Tidaklah mengherankan, protes dan aksi penolakan pada setiap rencana pemerintah menaikkan harga BBM semakin brutal. Postingan berikut ini saya petik dari website https://nafiul.wordpress.com/2012/03/04/komentar-kenaikan-bbm-oleh-revrisond-baswi/#more-737. Isinya adalah komentar Revrisond Baswir pengajar ekonomi pembangunan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mas Sony, begitu panggilan akrab beliau di berbagai forum NGO, merupakan salah satu ekonom anti-neolib, yang aktif mendukung gerakan anti-utang (KAU dan INFID). Pandangannya tentang kenaikan harga BBM sangat kritis, tetapi selalu ada alternatif yang ditawarkan. Bersama ekonomi anti-neolib lainnya seperti Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, analisis tentang harga pasaran BBM dan alasan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM untuk menutupi kekurangan APBN alasan bodoh. Baik pemerintah maupun anggota dewan dinilai bersekongkol memainkan harga BBM untuk kepentingan dalam negeri (money politics) dan kepentingan asing (capital corporates). Sebagai pelengkap pandangan mas Sony, silahkan menelusuri pandangan Kwik Kian Gie; Kontroversi Kenaikan BBM dalam http://kwikkiangie.com/v1/2012/03/kontroversi-kenaikan-harga-bbm/ yang dilengkapi dengan hitungan untung rugi menaikkan harga BBM. Pandangan mas Sony dan pak Kwik cukup akurat sebagai referensi argumentasi menolak kenaikan BBM, bahkan seharusnya menjadi konsep dasar kebijakan subsidi BBM. Sayang, determinasi political-interest telah mengabaikan pandangan kritis mereka.