Catatan Ril Pileg 2014: No Money, No Politic

M. Nawir

Ungkapan lama 'ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang'. Begitulah nasib kebanyakan caleg yang gagal meraih mimpinya menjadi anggota dewan pada Pileg 2014. Ungkapan 'no money, no politic' cukup mewakili perasaan para caleg gagal itu. Betapa kencangnya uang memgalir dari kantong-kantong caleg untuk merebut kursi parlemen. Sudah menjadi gunjingan umum sejumlah caleg yang gagal maupun berhasil telah menghabiskan uang 500 juta hingga 5 milyar rupiah. Dana sebesar ini dikeluarkan caleg setahun sampai hari pencoblosan, bahkan selama perhitungan suara

Sebuah Negara Pretorian dalam Pijakan Ormas

BAMBANG SETIAWAN

Litbang Kompas

(sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/10/Politikhukum/2643054.html)

Date: Wed, 10 May 2006 02:02:14 +0200

Pasca keruntuhan rezim otoritarian Soeharto sewindu lalu, Indonesia memasuki masa kritis, antara mengarah pada negara demokrasi atau terjegal menjadi negara pretorian. Lemahnya otoritas lembaga negara pada masa reformasi menjadikannya lahan yang subur bagi tumbuhnya organisasi masyarakat dan gerakan politik massa. 

Berkembangnya organisasi masyarakat (ormas) harus dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, sebagai petunjuk tumbuhnya kehidupan demokrasi. Studi di pelbagai negara yang baru saja mengalami kejatuhan rezim otoriter menunjukkan terjadinya perkembangan organisasi masyarakat yang sangat pesat. Sisi kedua, pertanda yang bisa menjadi petunjuk bagi lemahnya lembaga otoritas negara yang memicu munculnya masyarakat pretorian.

Perjuangan Rakyat Miskin Kota: dari Menabung ke Advokasi Politik

M. Nawir

Gagasan dalam tulisan ini dikembangkan dari pengalaman lima tahun “gerakan rakyat miskin” dalam ranah politik ruang kota di Makassar. Kemasan isu-isu populis “hak-hak dasar”, menjadi fokus pergerakan komunitas miskin seiring dengan gaya-populis negara.

Latardepan

Sesungguhnya problem hak-hak politik dan ekosob bukanlah isu baru dalam gerakan advokasi. Tuntutan akan pemenuhan hak-hak dasar tersebut menjadi salah satu isu sentral di era reformasi. Pemerintah pun mengandalkan program-program pelayanan hak-hak dasar. Di kota Makassar, pemerintah kota menerbitkan perda dan perwali tentang subsidi pelayanan hak-hak identitas, kesehatan, pendidikan, pemakaman dan bantuan hukum. Untuk mengukur kinerja birokrasinya, pemkot membentuk Komisi Ombudsman Daerah, khusus pelayanan publik.

Bicara tentang Gerakan Politik Alternatif di Makassar

M. Nawir

(Makalah pada Seminar Bicara Tentang Akar Demokrasi Indonesia, 

FES-Tempo Institute-Unhas-AJI Makassar, 30 Agustus - 2 September 2010)

Pengantar

Gerakan sosial merupakan gerakan yang secara sadar melibatkan orang dan organisasi dalam jumlah yang memadai, yang diikat bersama oleh visi untuk melakukan perubahan sosial. Selain melalui gerakan, perubahan sosial lainnya ditempuh dengan cara berperang, kudeta, menguasai teknologi, dan sebagainya . Jadi, gerakan sosial yang dimaksud dalam paper ini adalah aktivitas organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi komunitas yang melakukan aksi-aksi politis sehari-hari (day to day politics) maupun mobilisasi kekuatan sosial-politik lima tahunan.
Politik dalam perspektif gerakan sosial adalah cara untuk mencapai tujuan-tujuan politis yang melampaui kepentingan, kebebasan pribadi, bahkan ruang dan waktu sebuah organisasi. Maka jelas gerakan politik, selain memerlukan daya tahan jangka panjang, juga membutuhkan kecerdikan dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan harian. Sehingga politik sebagaimana problem sosial lainnya adalah persoalan sehari-hari. Meminjam cara pandang Michel de Certeau the practice of everyday live – ibarat perang, dalam kerja politik diperlukan “taktik gerilya harian” .