Kota dalam Bayang-bayang Bencana

M. Nawir

Aktivis Jaringan Rakyat Miskin Kota, Uplink Indonesia  

Harian FAJAR, KAMIS, 14 OKTOBER 2010

Tata kota dan pemerintahan yang baik menjadi prasyarat penting untuk menjamin keberdayaan rakyat dan keterlibatan mereka dalam pengembangan lingkungan perkotaan agar mereka tidak terpinggirkan dan terkena bencana akibat perubahan iklim, kekerasan, serta kesehatan yang buruk (IFRC, World Disaster Report 2010: Focus on Urban Risk).
Bencana alam akibat perubahan iklim dan kerentanan sosial yang muncul dari pesatnya pembangunan perkotaan dewasa ini menjadi tema pokok dari peringatan Pengurangan Bencana Dunia (World Disaster Campaign 2010).

Perjuangan Rakyat Miskin Kota: dari Menabung ke Advokasi Politik

M. Nawir

Gagasan dalam tulisan ini dikembangkan dari pengalaman lima tahun “gerakan rakyat miskin” dalam ranah politik ruang kota di Makassar. Kemasan isu-isu populis “hak-hak dasar”, menjadi fokus pergerakan komunitas miskin seiring dengan gaya-populis negara.

Latardepan

Sesungguhnya problem hak-hak politik dan ekosob bukanlah isu baru dalam gerakan advokasi. Tuntutan akan pemenuhan hak-hak dasar tersebut menjadi salah satu isu sentral di era reformasi. Pemerintah pun mengandalkan program-program pelayanan hak-hak dasar. Di kota Makassar, pemerintah kota menerbitkan perda dan perwali tentang subsidi pelayanan hak-hak identitas, kesehatan, pendidikan, pemakaman dan bantuan hukum. Untuk mengukur kinerja birokrasinya, pemkot membentuk Komisi Ombudsman Daerah, khusus pelayanan publik.