Sumpah Pemuda Mahasiswa 2011

Catatan dari Kelas Diskusi 

"Mahasiswa dalam Bingkai Sumpah Pemuda", 

Pelataran FSUH, 27 Oktober 2011

Mengapa dan untuk apa kita merayakan Hari Sumpah Pemuda tahun ini? Pertanyaan ini dilontarkan seorang mahasiswa dalam suatu kelas diskusi pelataran Fakultas Sastra (FIB) Unhas. Pertanyaan yang semaksud, apa urgensi Sumpah Pemuda yang diproklamasikan 83 tahun lalu itu bagi kaum muda, khususnya mahasiswa hari ini? Mengapa sumpah itu tidak diperbaharui saja menjadi “bersumpah anti korupsi, anti oligarki, dan anti kapitalisasi?”.

"Dunia Sedang Tidak Baik-baik Saja"

Dunia dalam krisis global. "Sedang tidak baik-baik saja", begitu bunyi salah satu poster aktivis anti-kapitalisme dalam aksi May Day 2010 di Makassar. Sejak bursa saham Wallstreet di AS anjlok dua tahun lalu, krisis ekonomi dan politik menjalar ke belahan dunia lain. Perancis, Inggris, Italia, tidak luput dari goncangan krisis keuangan. Dan, tahun ini, krisis politik di Timur Tengah telah menumbangkan rezim-rezim oligarkis yang renta. Bagai dua sisi mata uang,  bencana ekologis pun mengiringi krisis ekopol itu. Bencana alam dan kerusakan SDA menyadarkan kita pada bahaya kapitalisme. Sejak gempa dan tsunami Aceh, China, Haiti sampai kebocoran reaktor nuklir Jepang akibat gempa dan tsunami, para pendukung neoliberalisme semakin tersudut.  

Keruntuhan rezim globalisasi sudah di depan mata. Kapitalisme sudah menjadi  ideologi yang menyesatkan. Resep pasar bebas dan privatisasi yang sekian lama diagung-agungkan Bank Dunia dan IMF, AS dan sekutunya gagal mengatasi krisis peradaban ini.  Sebaliknya, masyarakat dunia dihantui bencana ekologis, perubahan iklim, krisis pangan, dan kemiskinan permanen. Don K. Marut (2008), Direktur Eksekutif INFID dalam tulisan berikut ini menyebut fenomena itu sebagai krisis dan bencana kapitalisme. Suatu analisis komprehensif-kritis tentang cara kerja perusahaan-perusahaan transnasional (MNC's) dan para kompradornya yang sukses mengeksploitasi SDA negara-negara berkembang. Kita pun terkesima dibuatnya bahwa dibalik perang dan bencana, di situ ada duet maut kapitalisme dan militerisme.
Lebih jauh tentang Don K. Marut silahkan klik http://www.trunity.net/infidjakarta/topics/view/55556/  dan http://facebook.com/don.marut.

Hari Habitat 2011: Another Possible World

https://www.un.org/en/observances/habitat-day
Kampanye Hari Habitat Dunia 2011 direspon oleh pemerintah Indonesia dengan menggelar acara Peringatan Hari Habitat Dunia dan Tata Ruang Nasional yang dipusatkan di anjungan Losari Makassar. Menarik untuk mengapresiasi acara ini, andai kita bisa mendiskusikan fokus isunya: tata ruang. Sayang, acara nasional maupun internasional yang difasilitasi pemerintah selalu terbatas pada seremoni. Acara ini menjadi terpisah dari opini publik penghuni ruang, dalam pengertian refleksi atas model pengembangan tata ruang wilayah di Sulsel dan kota Makassar berkaitan dengan dampak perubahan iklim, semisal potensi bencana sosial maupun bencana alam. Jadi sudah betul acara itu milik pemerintah. Akhirnya menjadi ironis, ketika media massa mengungkap heboh perbedaan kepentingan, saling klaim antar-aparat pemerntah terhadap acara tersebut.

Bagi penulis, publik perlu mengapresiasi aspek tematik Hari Habitat Dunia sebagaimana yang dirilis setiap tahun oleh organ-organ PBB. Dari refleksi mereka, publik bisa membaca dengan benar situasi kota dunia dewasa ini dan di masa datang. Referensi aslinya dapat dilacak di website UN-Habitat and UN-ISDR, serta situs organisasi jaringannya.

Ada dua agenda penting PBB pada setiap bulan oktober: World Habitat Day (WHD) atau "Hari Habitat", dan World Disaster Risk Reduction Day (WDRR) atau "Hari Pengurangan Resiko Bencana". Perayaan WHD dikordinasi oleh UN-Habitat, badan PBB urusan hak atas pemukiman dan perumahan pada setiap minggu pertama bulan oktober. Sedangkan WDRR dikordinasi oleh UN-ISDR, badan PBB urusan bencana, yang menggalang kampanye pengurangan resiko bencana pada setiap minggu kedua oktober. Kedua agenda PBB ini sesungguhnya merefleksi sekaligus mengevaluasi dampak pembagunan dunia yang senantiasa dibayang-bayangi kemiskinan, krisis pangan, dan kerusakan sumberdaya agraria akibat perubahan iklim. Dalam tulisan ini, kedua agenda tersebut diulas keterkaitan dan kontekstualitasnya berdasarkan rilis PBB dan organisasi mitranya seperti HIC (Habitat for International Coalition), SELVIP, dan LOCOA, yang tergabung dalam The Liaison Committee (semacam komite penghubung).

UN Habitat merilis tema sentral "Resistensi dan Alternatif Hak atas Habitat" (Resistance and Alternatives for the Right to Habitat, lihat http://worldhabitatdays.org). Tahun ini UN Habitat menggalang aksi dan kampanye global dengan dua isu strategis, yakni: (1) Sebab dan akibat dari penggusuran paksa (forced eviction), perampasan tanah (land grabbing), serta pemiskinan masyarakat pedesaan dan perkotaan berkaitan dengan konflik habitat, dan; (2) Solidaritas untuk para aktivis yang memperjuangkan hak atas atas tempat tinggal (habitat), yang menjadi korban oleh represi dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Lebih khusus, kampanye tersebut bertujuan mengidentifikasi dan mengembangkan kapasitas jaringan dan organisasi yang bekerja pada isu-isu habitat kota menuju dunia yang lebih baik (another possible world).

Materi kampanye tahun ini merupakan hasil analisis atas konsekuensi kebijakan neoliberal dan korupsi sistemik yang memiskinkan kelas masyarakat yang paling rentan secara ekonomi maupun sosial di pedesaan maupun perkotaan. Kampanye ini juga menyiratkan perlunya penguatan solidaritas antara gerakan dan jaringan, serta para aktivis rakyat yang menjadi korban represi aparat ketika memperjuangkan hak atas perumahan dan tanah tempat tinggal.

Penggusuran pemukiman diidentifikasi sebagai prioritas masalah bersama, sehingga perlu mengkoordinasikan perlawanan nyata terhadap hal tersebut. Penggusuran yang paling umum adalah pelanggaran atau perampasan hak atas tanah. Berbagai kasus menunjukkan bahwa penggusuran merupakan dampak dari kebijakan yang spekulatif, misalnya pasar (bebas) tanah, dan proyek-proyek mercusuar (mega-project) yang padat modal, yang bias perkotaan. Model pembangunan yang tidak mempertimbangkan HAM ini telah mengorbankan penduduk yang paling rentan (miskin), petani kecil dan masyarakat adat yang menguasai lahan. Laporan lainya menyoroti konflik sosial yang diciptakan oleh perluasan sistim mono-kulltur dan privatisasi sumberdaya air, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air di daerah pedesaan dengan mengorbankan budaya pertanian yang sekian lama menjamin kedaulatan pangan masyarakat agraris.

Diperkirakan 15 juta orang tergusur dari tanah tempat tinggalnya setiap tahun, yang disebabkan proyek-proyek mercusuar, bencana dan perang (lih. http://www.witness.org). HIC-HLRN (Housing and Land Right Network (http://www.hlrn.org/english/home.asp) tahun 2008-2010) melaporkan empat tipe konflik hak atas habitat, yakni penggusuran (600 kasus), pengrusakan (demolition, 366 kasus), perampasan hak milik (disposession, 333 kasus), dan deprivasi yang dipicu oleh privatisasi perumahan, tanah dan pelayanan publik (46 kasus). Di Indonesia, dalam tiga tahun terakhir sedikitnya 1.061.566 orang menjadi korban pembangunan ala neoliberalisme dan rezim korupsi.

Pada Perayaan Hari Habitat Dunia (World Habitat Day 2011), UN-Habitat memilih tema “Kota dan Perubahan Iklim” (Cities and Climate Change). Sedangkan UN-ISDR sampai 2015 mengkampanyekan ketahanan kota (city resiliency) dan terus menghimbau pemerintah kota di seluruh dunia untuk mengurangi resiko bencana akibat perubahan iklim. Dalam siaran persnya, UN Habitat menegaskan bahwa saat ini tidak ada pihak yang benar-benar bisa meramalkan masa depan sebuah kota atau negara dalam waktu 10, 20 atau 30 tahun dari dampak perubahan iklim. Di Era Kota Baru (new urban era), dimana sebagian besar umat manusia sekarang tinggal di wilayah perkotaan, dampak terbesar dari bencana akibat perubahan iklim dimulai dan diakhiri di kota-kota. Pertumbuhan kota sangat berpengaruh besar pada perubahan iklim. Sementara sifat spekulatif kota dan keterbatasan sumberdaya daerah perkotaan tiidak cukup untuk mengatasi masalahnya sendiri.

Bias dari kebijakan pembangunan perkotaan berakar pada level pemerintahan tertinggi dan para petinggi perusahaan (kapitalis). Keduanya terus mereplikasi kebijakan agraria (pertanahan) yang tidak adil, yang kemudian mengabadikan pelanggaran hak atas tanah penduduk pedesaan dari masa ke masa. The Liaison Committee WHD, yakni organisasi masyarakat sipil sebagai Pelapor Khusus tentang Hak atas Perumahan untuk PBB, juga menegaskan bahwa tidak ada solusi tunggal yang dinilai berhasil mengatasi pengaruh perubahan iklim dengan cara memindahkan model pembangunan kota ke desa. Kenyataannya, bias perkotaan berakibat pada pengrusakan habitat atas nama perubahan iklim, yang mengorbankan penduduk pedesaan. Dengan krisis keuangan global dewasa ini, semua proses itu akan mengakselerasi konflik sosial, lapangan kerja dan peperangan. Oleh karena itu, tuntutan alternatif yang mendesak hari ini dan akan datang adalah dengan segera mengintegrasikan/mempertimbangkan persoalan tersebut dalam rangka mencegah pelanggaran hak dasar atas tanah dan tempat tinggal, menjamin keadilan sosial dan lingkungan hidup untuk berkontribusi bagi pembangunan dunia yang lebih baik (anoher possible world).

Makassar, 16 Oktober 2011

Catatan Hari Habitat 2011

M. Nawir

Jaringan Rakyat Miskin Kota - JRMK Indonesia

Kampanye Hari Habitat Dunia 2011 direspon oleh pemerintah Indonesia dengan menggelar acara Peringatan Hari Habitat Dunia dan Tata Ruang Nasional yang dipusatkan di anjungan Losari Makassar. Menarik untuk mengapresiasi acara ini, andai kita bisa mendiskusikan fokus isunya: tata ruang. Sayangnya, acara nasional maupun internasional yang difasilitasi pemerintah selalu terbatas pada seremoni. Acara ini menjadi terpisah dari opini publik penghuni ruang, dalam pengertian refleksi atas model pengembangan tata ruang wilayah di Sulsel dan kota Makassar berkaitan dengan dampak perubahan iklim, semisal potensi bencana sosial maupun bencana alam. Jadi sudah betul acara itu milik pemerintah. Akhirnya menjadi ironis, ketika media massa mengungkap heboh perbedaan kepentingan, saling klaim antar-aparat pemerntah terhadap acara tersebut.

Bagi penulis, publik perlu mengapresiasi aspek tematik Hari Habitat Dunia sebagaimana yang dirilis setiap tahun oleh organ-organ PBB. Dari refleksi mereka, publik bisa membaca dengan benar situasi kota dunia dewasa ini dan di masa datang. Referensi aslinya dapat dilacak di website UN-Habitat and UN-ISDR, serta situs organisasi jaringannya.
Ada dua agenda penting PBB pada setiap bulan oktober: World Habitat Day (WHD) atau "Hari Habitat", dan World Disaster Risk Reduction Day (WDRR) atau "Hari Pengurangan Resiko Bencana". Perayaan WHD dikordinasi oleh UN-Habitat, badan PBB urusan hak atas pemukiman dan perumahan pada setiap minggu pertama bulan oktober. Sedangkan WDRR dikordinasi oleh UN-ISDR, badan PBB urusan bencana, yang menggalang kampanye pengurangan resiko bencana pada setiap minggu kedua oktober. Kedua agenda PBB ini sesungguhnya merefleksi sekaligus mengevaluasi dampak pembagunan dunia yang senantiasa dibayang-bayangi kemiskinan, krisis pangan, dan kerusakan sumberdaya agraria akibat perubahan iklim. Dalam tulisan ini, kedua agenda tersebut diulas keterkaitan dan kontekstualitasnya berdasarkan rilis PBB dan organisasi mitranya seperti HIC (Habitat for International Coalition), SELVIP, dan LOCOA, yang tergabung dalam The Liaison Committee (semacam komite penghubung).

"Mangkok Nasi Besi"

M. Nawir

Beruntung bangsa China punya Mao Tsetung. Si wajah bulat bulan purnama, pemimpin besar Republik Rakyat Tiongkok. Berangkat dari ideologi politik-ekonomi yang ditanamkan Mao Tsetung, bangsa China membangun negerinya secara berdaulat dan terhormat dalam pergaulan internasional. Semaju-majunya China dibawah Deng Xiaoping, Zhou Enlai, dan pemimpin RRT lainnya di era globalisasi ini, akar kepemimpinan Mao Tsetung masih kuat menopang sistem politk-ekonomi China. Mao Tsetung adalah simbol pemimpin pemersatu RRT. Gambar dan foto Mao dapat ditemui pada hampir semua bangunan penting milik pemerintah maupun rakyat China.

Kontradiksi dalam Kasus Gizi Buruk

When I Gave Food to the Poor, They Called Me A Saint...

When I Asked Why the Poor Have No Food, They Called Me A Communist... (Don Helmer Camara)

M. Nawir
(Bahan Diskusi Publik Tribun Timur, JRMK- KPRM, 10 Oktober 2011)

Kekurangan Energi Protein (KEP) yang diukur dari prevalensi penderita gizi buruk dan gizi kurang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) berdasarkan Instruksi Menteri Kesehatan No. 1290/Menkes/X/1998 tanggal 19 Oktober 1998. Apabila ditemukan 1 kasus saja, maka dalam 1 x 24 jam bagi siapa pun yang menemukannya harus segera melaporkan kejadian tersebut untuk dirawat. Itulah sebabnya, liputan pers atas kasus gizi buruk dan busung lapar, apalagi mengakibatkan kematian, selalu membuat pemerintah bagaikan ditampar mukanya. Demikian halnya publik, sangat antusias membicarakan kasus tersebut dari sudut pandang dan kepentingannya. Misalnya, demo puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiwa Pinrang menuntut pertanggungjawaban bupati dalam kasus gizi buruk (busung lapar) lantaran kabupaten Pinrang dikenal sebagai penghasil beras (BKM, 12 Maret 2008). Dengan kata lain, itulah kejadian luar biasa.

Piagam Hak atas Kota dalam Forum Sosial Dunia

Oleh M. Nawir

Forum Sosial Dunia – World Social Forum (WSF)  adalah pertemuan terbuka para aktivis organisasi gerakan sosial, aktivis prodemokrasi, LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menentang neo-liberalisme dengan segala praktik imperialis gaya barunya. Forum ini menjadi arena perdebatan ide-ide demokratis para aktivis untuk merumuskan visi-misi bersama dan tindakan-tindakan yang efektif menentang agenda neoliberalisme. Sejak pertemuan pertama pada tahun 2001, para aktivis telah menyusun agenda dan tindakan alternatif dari kebijakan neo-liberal.

Refleksi Gerakan Sosial di Indonesia

Tulisan ini diposting sebagai bacaan  reflektif sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi para aktivis gerakan sosial di Makassar. Berkaitan dengan hal itu pula, postingan ini menjadi referensi bagi saya dalam diskusi yang digelar UKPM Pers dan BEM se-Unhas, 4 Oktober 2011 di Aula Baruga Pettarani. Topiknya yang relevan, yakni "Kegagalan Sistem Politik dan Gerakan Sosial di Makassar". Suatu topik yang saya rasa didasari oleh sikap reaktif mengikuti jatuh-bangunnya gerakan sosial, tentu saja termasuk di dalamnya gerakan pro-demokrasi di level kota/kabupaten.

Pertanyaan pokok dari topik diskusi tersebut adalah apa ukuran yang dipakai untuk menilai suatu dinamika gerakan sosial mengalami kegagalan atau sebaliknya kesuksesan? Pada konteks yang lebih luas, faktor-faktor apa yang mempengaruhi subjektivitas penilaian tersebut? Sejauhmana para aktor gersos mempengaruhi jalannya transisi demokrasi politik pasca reformasi 1998? Pertanyaan-pertanyaan ini cukup komprehensif diurai dalam tulisan berikut ini. Hormat saya, M. Nawir.

Sakit yang Ideologis-Politis: "Garring Apa mi Tawwa"

Menengok Sistim Kesehatan Negara Sosialis

Oleh M. Nawir

Pada judul tulisan ini ada anak kalimat berbahasa daerah Garring Apa mi Tawwa, yang penulis pinjam dari lagu pop daerah Makassar Garring Apa mi Nona. Lagu ini melukiskan seorang gadis yang tidak diketahui persis sakit yang dideritanya. Ungkapan orang Bugis yang mirip dengan kalimat tersebut Lasa na urung. Suatu keadaan mental-sosial seseorang yang nyaris tidak diketahui orang lain, dan cara mengobatinya, kecuali yang bersangkutan. Kondisi sehat seseorang menjadi relatif bagi orang lain.