IDEOLOGI DAN GERAKAN SOSIAL

Materi Diskusi KALABAHU LBH Makassar 2010

(Diolah dari berbagai sumber oleh M. Nawir)

Demonstrasi dan agitasi saja adalah mudah, karena tidak berkehendak akan kerja dan usaha terus menerus. Dengan agitasi mudah membangkitkan kegembiraan hati orang banyak, tetapi tidak membentuk pikiran orang. Karena kerapkali kegembiraan sementara itu lenyap dengan lekas. Agitasi baik bagi pembuka jalan. Didikan membimbing rakyat ke organisasi. Sebab itu usaha kita sekarang: Pendidikan (Hatta dalam John Ingleson, 1988)

Gerakan sosial muncul ketika pihak yang kuat mendominasi pihak yang lemah. Pihak yang berkuasa sewenang-wenang terhadap masyarakat. Pihak yang menguasai modal melakukan penghisapan ekonomi di luar batas.

→ Setiap ada dominasi selalu ada perlawanan atau resistensi !

→ Arighi: anti-systemic movement:

o Pertama, gerakan pembebasan nasional untuk membebaskan diri dari imperialisme.

o Kedua, gerakan revolusi yang dilakukan oleh kaum pengikut marxis ortodoks untuk merebut basis produksi dan kekuasaan politik.

o Ketiga, gerakan reformasi yang dilakukan melalui jalan parlementarian

(1) Perlawanan terhadap Portugis yang dipimpin Adipati Unus, setahun setelah Malaka jatuh

(2) Perlawanan berbasis organisasi modern setelah abad ke 19

• Budi Utomo 1908 → akses beasiswa pendidikan bumiputra

• Sarekat Islam 1912 → menentang feodalisme dan imperialisme

• Politik Etis → ”orang belanda yang baik hati”

• Pergerakan nasional → Sjahrir, Hatta, Tan Malaka, Sukarno

o Syahrir → ”berpikir jujur dan revolusioner”, ”berpijak di bumi, terlibat tetapi tetap tenang”

o Hatta → ”melihat konteks sosial yang ada”

o Tan Malaka → ”merdeka 100℅”, ”menolak segala bentuk kompromi”

o Sukarno → ”merdeka dengan kompromi”

• Ideologi dan parpol → komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokrat, tradisionalisme Jawa dan Islam (herbeth feith)

• Pergulatan konsep negara kebangsaan

(3) Gerakan parlementarian atau reformasi (arighi) → Maklumat Parpol 1945 dan Pemilu 1955

• Pergulatan sistim dan bentuk ketatanegaraan

• Politik sebagai Panglima → Runtuhnya Cita-cita Revolusi

• Ekonomi sebagai Panglima → Orba sebagai Boneka Kapitalisme

(4) Gerakan Sosial LSM → menggantikan class struggle dengan social force:

• kesejahteraan (charity)

• pembangunan (community development)

• pembedayaan (community organizing)

• pengorganisasian politik (advocacy)

o memilih pengadilan sebagai arena politik;

o menargetkan pada perubahan peraturan/UU; dan

o menggali dukungan advokasi internasional

(5) Reformasi sosial pasca Orba → kontradiksi internal kaum reformis

• Mendorong demokratisasi dengan perubahan sistim pemilu

• Membiarkan politisi Orba dan reformis gadungan mengisi kekuasaan politik

• Menyaksikan agen-agen neoliberalisme berkonsolidasi mengendalikan pemerintahan reformis → privatisasi, deregulasi, dan pencabutan subsidi.

• Basis rakyat mengalami disorientasi politik dan ”krisis utopia”

(6) Tiga ciri gerakan sosial pasca Orba:

• Pertama, gerakan sosial yang menjadikan negara (domain politik) sebagai arena perjuangan utama

• Kedua, gerakan sosial yang menjadikan masyarakat sipil sebagai arena perjuangan utama

→ sektoral, gerakan sosial yang memiliki basis produksi yang jelas terkait dengan sistim ekonomi nasional seperti buruh, petani, sektor informal kota, profesional, dan lainnya

→ non-sektoral, dimana basis sosial gerakan atau isu yang menjadi pusat gerakan tidak memiliki basis produksi yang jelas seperti pluralisme, toleransi, lingkungan, dan lainnya

• Ketiga, gerakan sosial yang menjadikan “habitus relasi internasional” sebagai arena perjuangannya

The Impossible Dream - Mimpi yang Tak Mungkin

to dream the impossible dream

to fight the unbeatable foe

to bear with unbearable sorrow

to run where the brave dare not go

to right the unrightable wrong

to love, pure and chaste, from a far

to try when your arms are too weary

to reach the unreachable star.

This is my quest

to follow that star,

no matter how hopeless,

no matter how far

to fight for the right,

without question or pause

to be willing to march into hell

for a heavenly cause.

And I know, if I’ll only be true

to this glorious quest,

that my heart will lie peaceful and still,

when I’m called to my rest.

And the world will be better for this

that one man, scorned and covered with scars,

still strove, with his last ounce of courage,

to reach the unreachable stars.

-- Don Quixote in The Man of La Mancha

Memimpikan mimpi yang tak mungkin
melawan musuh yang tak terkalahkan
menanggung kesedihan yang tak tertanggungkan
merambah ranah yang sang pemberani pun tak berani
membetulkan kesalahan yang tak terkoreksi
menyinta, murni dan suci, dari kejauhan
mencoba ketika tangan kita sangat lemah
meraih bintang yang tak terjangkau.
inilah perjuangan saya
berjalan bersama bintang penuntun,
walau tanpa harap,
walau sangat jauh
memperjuangkan yang benar,
tanpa bertanya atau jeda
rela untuk berjalan masuk ke neraka
untuk mencapai tujuan surga.
Dan saya tahu, jika saya bersungguh-sungguh
menjalani perjuangan ini,
hati saya akan damai dan tenang,
ketika nanti saya dipanggil untuk selamanya.
Dan dunia akan menjadi lebih baik
karena satu orang ini, yang diejek dan penuh luka,
masih berjuang, dengan sisa terakhir keberaniannya,
untuk meraih bintang yang tak terjangkau.

Don Quixote dalam
The Man of La Mancha

Tentang Almarhumah Dg. Basse

Daeng Basse adalah anak keempat dari lima bersaudara. Dia ditinggal mati oleh kedua orang tuanya ketika masih kecil. Sebelum menikah, dia tinggal bersama Radiah kakaknya di kampung Ni’boboka, kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissapu kabupaten Bantaeng. Saat usianya beranjak remaja, Dg. Basse dibawa lari oleh Basri ke kabupaten Jeneponto. Setelah tiga bulan, mereka pun kembali, dan Basri langsung mempersunting Basse dengan uang belanja atau panai Rp 250.000. Setelah menikah, Dg. Basse sekeluarga bermukim di rumah orang tua Basri di kampung Lembang Loe, Dusun Borong Ganjeng, Desa Bonto Tiro kecamatan Sinoa kabupaten Bantaeng. Perkawinannya dengan Basri melahirkan anak 4 orang, yakni Salma, Baha (7), Bahir (5), Aco (4).

Harta yang dimiliki oleh keluarga Dg. Basse hanya sepetak tanah yang ditanami jagung, itu pun semakin hari semakin sempit karena digunakan untuk pemakaman umum. Basri, suaminya kemudian memutuskan ke kota Makassar untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang carut marut. Tahun 2004, Dg. Basse sekeluarga tinggal di rumah rekannya Noro, di Jln. Mappaoddang II No 4 Makassar, yang juga tukang becak. Setelah tinggal selama tiga bulan, mereka pindah ke Jln. Bontoduri 7 kecamatan Tamalate. Tidak berselang lama, keluarga Dg. Besse pindah ke rumah kost Dg. Dudding di Jln. Dg. Tata I Blok 5 lorong 2 Makassar. Di tempat ini, keluarga Dg. Basse tinggal di atas rumah kayu (panggung) yang memprihatinkan. Ruangan di atas rumah terbagi empat, yakni dapur, ruang tengah, ruang tidur serta gudang. Di rumah ini tidak terdapat lemari atau perabot mahal lainnya. Hanya ada karung berisi pakaian, rak piring, satu kompor, satu tungku dan sejumlah peralatan masak seperti panci, piring tua serta dua kasur usang.

Pekerjaan Basri, suaminya adalah tukang becak. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Dg. Basse menjadi tukang cuci dengan penghasilan Rp 5.000 – Rp 10.000 perhari. Dari penghasilan itu, Dg. Basse biasanya membeli beras setengah liter dan minyak tanah. Kalau pun tidak mencukupi, biasanya dia membeli ubi kayu. Untuk mengirit beras, ketika masak diencerkan atau dibuat jadi bubur. Untuk kebutuhan lauk pauk, biasanya diganti dengan sisa minyak goreng dan garam. Keluarga Dg. Basse tidak mendapat bantuan program kemiskinan yang dikucurkan pemerintah seperti Raskin dan Askeskin, karena identitas kependudukan mereka berasal dari kabupaten Bantaeng.

Malam Juma’at, Dg. Basse, dalam keadaan hamil tujuh bulan, mengalami mual dan muntah yang mengeluarkan bau tidak enak. Bahkan, saat muntah mengeluarkan cacing. Dia tidak makan selama 3 hari. Dalam kondisi lapar dan sakit, Dg. Basse sempat menangis dan berteriak kesakitan. Pada hari Jum’at siang pukul 13.00 tanggal 29 Februari 2008, Dg. Basse menghembuskan nafas terakhirnya di rumah kost Dg. Dudding. Berselang lima menit, anak ketiganya Bahir, menyusul meninggal. Mayat Dg. Basse dan anaknya Bahri, langsung dibawa pulang ke Desa Bonto Tiro untuk dimakamkan. Menjelang pemakaman, 1 Maret sore, pada saat dimandikan mulut keduanya mengeluarkan busa. 
(diolah dari berbagai sumber harian oleh Uplink Makassar)

Mengenang Alm. Dg. Basse

Lingkaran Setan Kemiskinan yang Mematikan

(Materi Sinrilik Syarifuddin Dg. Tutu di Bontoduri, Maret 2008)

Awal bulan Maret 2008, kota Makassar diguncang gempa pemberitaan berskala internasional tentang keluarga miskin (urban poor) yang sakit kemudian mati karena kemiskinannya. Media cetak dan elektronik lokal, nasional, bahkan media internasional mengabarkan kepada warga dunia bahwa di negeri yang kaya sumberdaya agraria ini masih banyak rakyatnya yang miskin, gizi buruk, busung lapar, penyakitan, dan akhirnya tewas.

Adalah almarhumah Dg. Basse, perempuan hamil dengan janin 7 bulan dalam kandungannya, dan seorang anak laki-laki keduanya, tewas di sebuah rumah kontrakan di Jln. Dg. Tata dikelilingi orang-orang yang senasib dengannya, kaum miskin kota: “mereka tewas karena tidak makan 3 hari”; “mereka tewas karena diare akut”; “mereka mati karena telat ke Rumah Sakit”; “keluarga Dg. Basse menderita gizi buruk”; “Basri, suami Dg. Basse tidak bertanggung jawab”. Begitulah orang-orang sekitar Dg. Basse bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Pejabat pemerintah kota dan propinsi, anggota dewan dan politisi menganggap peristiwa itu sebagai aib politis, yang memalukan. Terjadilah "kemarahan struktural", aparat birokrasi tertinggi menegur dan memarahi aparat di bawahnya sampai di tingkat kader posyandu dan RT/RW.

Ironis. Mereka meninggalkan dunia ini di tengah-tengah lonjakan kenaikan harga beras dan gabah, minyak tanah, minyak goreng, terigu, kedele, dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka tewas di saat para kandidat dan pemerintah berkuasa sedang gencar-gencarnya memprogramkan pengentasan kemiskinan.

Perlawanan terhadap Pemerintahan Hindia Belanda (Ringkasan 3)

Sumber Buku:  

Perubahan Politik dan Pemerintahan: Hubungan Kekuasaan Makassar 1906 – 1942

Pengarang : Edward L. Poelinggomang

Editor : M. Nursam dkk

Penerbit : Ombak, Yogyakarta

Thn Terbit : 2004

Antara tahun 1906 – 1942 banyak sekali aksi-aksi rakyat yang bercorak perampokan maupun kepercayaaan. Penyebabnya menurut gubernur Hindia Belanda:  (1) Tabiat masyarakat yang cenderung melakukan kejahatan, tidak senang keteraturan, mudah terpengaruh oleh harapan-harapan eskhatologis, masyarakat tidak memahami peraturan atau merasakan peraturan itu sebagai tekanan. (2) Kelompok bangsawan tidak ingin kebesaran dan kekuasaannya hilang, sehingga mereka mendalangi gerakan penolakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. (3) Pemerintah Hindia Belanda hanya menggantungkan segala kegiatannya pada kekuatan militer dan mata-mata.

Tentang Tanah, Wajib Kerja, Dewan Rakyat (Ringkasan 2)

Oleh M. Nawir

Sumber Buku: 

Perubahan Politik dan Pemerintahan; Hubungan Kekuasaan Makassar 1906 – 1942 

Pengarang : Edward L. Poelinggomang

Editor : M. Nursam dkk

Penerbit : Ombak, Yogyakarta

Thn Terbit : 2004

Penguasaan Tanah

Rakyat menganggap bahwa pemilik utama tanah adalah Kalompoang. Penguasa sebagai pemegang kalompoang mewakili rakyat melakukan pengawasan atas tanah. Masyarakat hanya mengolah tanah atas dasar hak pakai dengan kewajiban bagi hasil 10% untuk penguasa. Hak pakai tanah dapat dipindahkan atas izin penguasa, baik pewarisan, hadiah maupun penggadaian. Hak pakai tanah akan hilang apabila pemegangnya meninggal tanpa pewaris, tidak memenuhi kewajibannya, melakukan kejahatan, meninggalkan tanah itu baik dengan sukarela atau pun melarikan diri dari pengabdiannya.

Tanah-tanah yang tidak ditanami bersifat kemasyarakatan (kolektif), sebagai padang pengembalaan, perburuan, sumber kayu bakar. Pengumpulan hasil hutan yang dapat diperdagangkan dikenakan pajak (susung romang). 

Struktur Politik Makassar Pra-1906 (Ringkasan 1)

Oleh M. Nawir

Sumber Buku: 

Perubahan Politik & Pemerintahan; Hubungan Kekuasaan Makassar 1906 – 1942

Pengarang: Edward L. Poelinggomang

Editor: M. Nursam dkk

Penerbit: Ombak, Yogyakarta

Thn Terbit: 2004

Hubungan antarkerajaan-kerajaan di Indonesia sebelum tahun 1910 bersifat internasional. Demikian kedudukan kerajaan-kerajaan itu merupakan Negara merdeka yang bertaraf internasional. Setelah 1910, pemerintah Hindia Belanda menjadikan kerajaan-kerajaan itu sebagai kesatuan politik.

Masa pemerintahan tahun 1906 – 1942 di Makassar merupakan masa pemerintahan dan kekuasaan Belanda yang seutuhnya dan menyeluruh. Berbeda dengan masa pemerintahan Perseroan Hindia Timur (VOC) maupun pada masa Pemerintahan Hindia Belanda abad ke19. VOC berkuasa hanya pada sebagian wilayah Makassar sesuai perjanjian yang dicapai. Sedangkan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda abad 19, tidak pernah dilakukan kegiatan pemerintahan langsung dan seutuhnya. Hindia Belanda hanya melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan politik penguasa-penguasa setempat.

Respon Masyarakat Soal Pemberantasan Korupsi

M. Nawir

(Catatan Fasilitator Pelatihan TI Indonesia, 9 September 2008)

1. Respon terhadap Organisasi Anti Korupsi

Masyarakat, dalam hal ini peserta pelatihan menganggap organisasi anti-korupsi seperti KPK dan ICW adalah aktor utama gerakan pemberantasan korupsi. Harapan masyarakat yang terlalu tinggi ini menimbulkan distorsi pemahaman tentang korupsi itu sendiri: korupsi dipahami kasus-perkasus. Akibatnya, organisasi anti-korupsi tampak lemah sekali kemampuannya menyelesaikan pengaduan kasus korupsi. Padahal, disadari bersama bahwa korupsi di Indonesia sudah sistemik di semua level institusi. Sehingga untuk memberantas korupsi, diperlukan faktor pendorong dari sisi kepemimpinan politik dan komitmen aparat, peraturan perundangan yang detail, dan adanya gerakan sosial. Singkat kalimat, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari atas (= besar, pusat) dan dari bawah (= kecil, daerah).