Komentar Kenaikan BBM oleh Revrisond Baswir

Mengapa pemerintahan pasca reformasi selalu berencana dan menaikkan harga BBM untuk dua alasan yang berulang: (1) menyelamatkan APBN dari "kebobolan"; (2) mengarahkan subsidi ke sasaran yang tepat? Kedua alasan (baca: kehendak) ini sama-sama bermotif capital-oriented. Alasan dan outputnya adalah uang. Logika awam membacanya demikian. Harga minyak dalam negeri dinaikkan mengikuti harga pasar dunia perbarel. Selisih harga dari kenaikannya dikurangi besaran subsidi BBM, kemudian digunakan untuk menutupi kekurangan APBN. Sebagian dari selisih kenaikan BBM itu akan dikucurkan dalam bentuk uang cash (BLT/BLS) dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Padahal, sudah ada proyek puluhan trilyun rupiah yang dikenal PNPM/P2KP yang disokong Bank Dunia sejak awal pemerintahan SBY. Semua ini jelas membingungkan rakyat. Tidaklah mengherankan, protes dan aksi penolakan pada setiap rencana pemerintah menaikkan harga BBM semakin brutal. Postingan berikut ini saya petik dari website https://nafiul.wordpress.com/2012/03/04/komentar-kenaikan-bbm-oleh-revrisond-baswi/#more-737. Isinya adalah komentar Revrisond Baswir pengajar ekonomi pembangunan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mas Sony, begitu panggilan akrab beliau di berbagai forum NGO, merupakan salah satu ekonom anti-neolib, yang aktif mendukung gerakan anti-utang (KAU dan INFID). Pandangannya tentang kenaikan harga BBM sangat kritis, tetapi selalu ada alternatif yang ditawarkan. Bersama ekonomi anti-neolib lainnya seperti Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, analisis tentang harga pasaran BBM dan alasan pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM untuk menutupi kekurangan APBN alasan bodoh. Baik pemerintah maupun anggota dewan dinilai bersekongkol memainkan harga BBM untuk kepentingan dalam negeri (money politics) dan kepentingan asing (capital corporates). Sebagai pelengkap pandangan mas Sony, silahkan menelusuri pandangan Kwik Kian Gie; Kontroversi Kenaikan BBM dalam http://kwikkiangie.com/v1/2012/03/kontroversi-kenaikan-harga-bbm/ yang dilengkapi dengan hitungan untung rugi menaikkan harga BBM. Pandangan mas Sony dan pak Kwik cukup akurat sebagai referensi argumentasi menolak kenaikan BBM, bahkan seharusnya menjadi konsep dasar kebijakan subsidi BBM. Sayang, determinasi political-interest telah mengabaikan pandangan kritis mereka.

WALI KITA

Jika kelak kita jadi walikota, seperti apakah kota dan pemerintahan yang kita inginkan terjadi? Ini pertanyaan terbuka dari Wardah Hafidz, mantan kordinator UPC, intelektual sekaligus aktivis HAM, yang akrab di sapa “mba wardah” oleh rakyat miskin kota. Di sekretariat KPRM Makassar baru-baru ini, dia mengajukan pertanyaan di atas kepada pengurus KPRM, yang sedang menyiapkan agenda gerakan politik alternatif 2013-2018.

• pemimpin pemerintahan yang berpihak rakyat
• anggaran yang berpihak rakyat
• pengadaan rumah bagi rakyat miskin
• legalisasi tanah garapan rakyat
• mewujudkan jaminan asuransi sosial
• melindungi produk lokal dan pasar tradisional
• tidak tambah lagi mall dan kendaraan mewah

Sederet jawaban di atas mencerminkan harapan ideal siapa pun pada walikota kota dan pemerintahannya kelak. Harapan yang sebenarnya sudah tahunan diucap berulang-ulang dalam seminar, workshop, pelatihan, talk-show, dengar pendapat, orasi unjuk rasa, dan obrolan di warkop.

Harapan mereka terasa ideal hanya karena sistim politik dewasa ini yang abai pada amanah konstitusi, yakni negara dengan pemerintahannya bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan rakyat secara murni dan konsekuen.

Menaruh harapan pada pundak walikota dan politisi parpol sekarang ini, rasanya sudah terlalu sering, bahkan sudah tidak nyaman untuk diajukan lagi. Jadi lebih baik dijadikan agenda perjuangan Wali Kita saja. Wali Kita adalah pemimpin masa depan, yang berasal dari kita, yang didukung dan dipilih oleh siapa saja yang menginginkan kota dan pemerintahannya bekerja atas perintah konstitusi, yang artinya amanah penderitaan rakyat (http://institutrmk11.wordpress.com/)

The Representative Leaders

If later we become a mayor, what kind of the city and the governance as we want to happen? This open question is from Wardah Hafidz, former coordinator of the UPC, and human rights activists, who greeted the familiar "mba Wardah" by the urban poor. In Makassar recently, he posed the question on the board KPRM, which is preparing the agenda of an alternative political movement 2013-2018.

• popular city government leaders
• city budget pro-poor
• provision of houses for the poor
• legalization of the land for people
• realize the social insurance
• protect local and traditional markets
• no more malls and luxury vehicles

A series of answers above reflects the ideal expectation of everybody to the city mayor and his administration in the future. Annual real expectation is uttered repeatedly in seminars, workshops, training, talk shows, public hearings, protest speeches, and conversations in coffeeshop.

Their expectation was ideal because the political system today is indifferent to the constitutional mandate, the state with a government responsibility to protect, shelter, and welfare of the people are genuine and consistent.

Mayor hopes on the shoulders of political parties and politicians today, it seems all too often, even uncomfortable to ask again. So better serve the agenda of Mayor we just struggle.

Our representative leaders for the future, called "wali kita", who comes from us, who supported and elected by anyone who wants the city and his administration to work on the orders of the constitution, which means the trust of the people suffering.

Kode Etik Wali Kota Dunia

Yayasan Wali Kota Dunia (The City Mayor Foundation) didirikan pada tahun 2003 untuk mempromosikan, mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah yang baik. Lebih jauh, Walikota Dunia telah melembagakan Kode Etik bagi para pemimpin kota yang ingin melakukan tugas mereka secara terhormat. Pada gilirannya, Yayasan Wali Kota ini bertujuan untuk menetapkan Piagam Walikota (Mayor Chartered) sebagai pengakuan dari para pemimpin kota yang berintegritas tinggi dan berkompetensi dalam layanan publik, serta mematuhi Kode Etik.

Kemiskinan, Kekerasan Negara dan Perlawanan Rakyat

Catatan Akhir Tahun UPC

Tahun 2011 ditutup dengan serangkaian peristiwa kekerasan yang memilukan. Ironisnya kekerasan tersebut dilakukan Negara terhadap rakyatnya sendiri. Kasus kekerasan di Mesuji dan Bima merupakan puncak gunung es dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap warga negara. Negara yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi centeng pengusaha yang menhilangkan nyawa warga atas nama penegakkan hukum. Saluran- saluran formal yang tersedia macet dan tidak memberi harapan. Kasus bakar diri yang dilakukan seorang mahasiswa Bung Karno menunujukkan indikasi frustasinya rakyat terhadap prilaku penguasa dan macetnya saluran formal.

Catatan Akhir Tahun 2011

Represi terhadap petani, buruh, dan aktivis pengunjuk rasa oleh aparat pengamanan di kawasan industri sepanjang tahun 2011 cukup tinggi. Selain kasus manifes seperti konflik masyarakat adat dan buruh-karyawan di kawasan pertambangan emas PT Freeport Mc Moran di Timika Papua, muncul kasus-kasus yang relatif baru. Sepanjang tahun ini pula, bencana alam terus melanda dunia. Seakan berkejaran dengan bentrokan (bencana) sosial dan korupsi di Indonesia. "Dunia sedang tidak baik-baik saja", bunyi salah satu poster dalam May Day di Makassar setahun lalu. Indonesia sedang kritis digerogoti politisi yang korup, aparat kepolisian yang brutal, dan kapitalis yang serakah.

Gampong Loen Sayang

Menyebut "gampong loen sayang". mengingat Aceh pasca gempa dan tsunami tujuh tahun lalu - mengenang spirit kebangkitan para survivor dari penderitaan dan kehampaan, menghormati arwah mereka yang hilang, tewas, syahid.

Gampong Loen Sayang pertama kali adalah ungkapan yang mendalam survivor kepada tanah, air, adat-tradisi dan lingkungan hidup mereka pasca bencana tsunami. Selanjutnya konsep gampong loen sayang ini menjadi langkah bersama untuk membangun kembali kehidupan secara berjaringan antar-kampung dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Jaringan Udeep Beusaree (JUB), yakni: Kebersamaan, Kemandirian, Saling Percaya, Kejujuran, dan Bekerjasama dengan pihak lain.

Reportase Forum GFDRR - Jakarta 14-15 Nop 2011

Oleh Awi MN

Huairou Commission berpartisipasi dalam forum GFDRR – Global Facility Disaster Reduction and Recovery – dengan menghadirkan representasi perempuan grass root dari Indonesia, Pilipina dan Nepal. Representasi Indonesia adalah UPC-KPRM yang diwakili Awi dan Lina; Pilipina diwakili Jo Castillo (DAMPA), dan dari Nepal diwakili Pusp Joshi (Lumanti). Dari wakil pemerintah adalah Ismounandar (BPBD Makassar), Sagar Mishra (BPBD Nepal), dan Chricell (Barangai Captain/Kades Bagong Silangan Pilipina). Partisipasi ini merupakan bagian dari strategi advokasi jaringan HC sebagai mitra UN-ISDR.

GFDRR merupakan forum konsultasi kebijakan Bank Dunia untuk pengurangan resiko bencana bagi para mitranya, yakni lembaga donor, pemerintah dan LSM dari 20-an negara, terutama dari Asia dan Africa. Forum ini merupakan bagian dari kampanye global PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana – UNISDR. Adapun HC sebagai salah satu jaringan kampanye UNISDR mengambil peran sebagai penghubung di antara kepentingan PBB, WB, dan lembaga donor dengan Ormas perempuan/LSM lokal.

Berikut ini reportase dari sesi grup panel Community driven Demand for Pro-Poor Disaster Resilience Programs: